Pilwali Yogyakarta 2017, Perihal Kondisi Sosial Budaya dan Politik Kepartaian

Suasana pemungutan suara saat Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta. (Foto: jogjakota.go.id)
Suasana pemungutan suara saat Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta. (Foto: jogjakota.go.id)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Rabu (15/2/2017), sebagai hari pemungutan suara untuk Pilkada Gelombang II. Sebanyak 101 daerah akan mengikuti Pilkada, dengan rincian 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 kabupaten. Kota Yogyakarta termasuk dalam 18 kota yang akan menggelar Pilkada.

Pemilihan Walikota (Pilwali) Yogyakarta akan menjadi pertarungan politik panas, mengingat posisi Walikota Yogyakarta yang strategis dan memiliki prestise tersendiri. Bahkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo kabarnya berniat masuk bursa calon Walikota Yogyakarta.

Peta politik Pilwali nantinya terkait erat dengan kondisi sosial budaya dan politik kepartaian yang ada. Peluang petahana (incumbent) masih kuat. Walikota Yogyakarta yang menjabat saat ini, Haryadi Suyuti, selama menjabat relatif tidak bermasalah dan tidak mempunyai ‘dosa besar’. Terlebih ia terkesan njawani, mengingat Yogyakarta sebagai poros budaya Jawa.

PDIP sebagai partai pemenang di Kota Yogyakarta sekaligus memiliki kursi paling banyak di DPRD Kota Yogyakarta tentu akan menempatkan calonnya sebagai Walikota.

Di samping itu, partai politik lain juga berharap menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di Kota Yogyakarta. PAN merupakan partai politik pesaing berat PDIP di Yogyakarta. Karena, sebelumnya, merupakan partai pemenang sekaligus menjadikan kadernya sebagai Walikota sebelum kepemimpinan sekarang.

Bisa jadi, Pilwali nanti menjadi ajang ‘pembalasan’ Pilwali sebelumnya. Mengingat kandidat yang diusung PAN pada Pilwali yang lalu, hanya kalah tipis. Kali ini, PAN dapat saja menebus kekalahan itu dan bisa menempatkan kadernya sebagai Walikota. Terlebih, PAN menganggap Yogyakarta sebagai kampung halamannya.

Untuk mewujudkan hasrat politiknya tersebut, PAN tentu saja harus membangun koalisi besar dengan partai politik lain, mengingat hasil perolehannya pada Pemilu 2014 lalu yang kurang signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya.

Partisipasi Pemilih

Peran pemilih dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Yogyakarta 2017 nanti sangatlah signifikan, karena merupakan faktor penentu keberhasilan dan kualitas Pilwali. Kuantitas pemilih yang merupakan partisipasi pemilih untuk menyalurkan pilihannya perlu dioptimalkan dalam rangka menunjang legalitas Walikota terpilih.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Kota Yogyakarta sebaiknya lebih agresif menyasar pemilih pemula. Mereka lebih rasional dalam berpolitik, karena terpelajar dan masih muda. Di samping itu, mereka akan cenderung berpartisipasi aktif dalam Pilwali.

Selain itu, pendataan pemilih secara administratif perlu ditingkat kualitasnya. Warga yang berhak sebagai pemilih harus terdata. Bagi yang tidak mempunyai hak memilih, jangan sampai terdaftar. Hal ini akan menjadi tolak ukur yang valid, terkait partisipasi pemilih.

Pemilu yang sudah berulang kali dilaksanakan, baik itu tingkat nasional maupun daerah, semestinya menjadi pelajaran yang berharga untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraannya.

Dalam upaya menyasar pemilih pemula, KPU Kota Yogyakarta dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengkondisikan siswa sekolah yang telah mempunyai hak pilih agar berpartsipasi aktif dalam Pilwali. Tapi tentunya, tanpa ditungganggi kepentingan politik tertentu.