Minati Sumberdaya Kelautan, Banyak Warga Bermigrasi ke Kawasan Pesisir

International Conference on New Regional Formations - Rapid Enviromental Change and Migration in Coastal Areas. (Foto: Humas UGM)
International Conference on New Regional Formations: Rapid Enviromental Change and Migration in Coastal Areas. (Foto: Humas UGM)

Depok, JOGJADAILY ** Karena memiliki banyak sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai pihak, seperti untuk industri, tambak, dan permukiman, kini migrasi wilayah pesisir terjadi lebih masif. Implementasi regulasi pengelolaan wilayah pesisir perlu dijalankan dengan ketat.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Geomorfologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Muh Aris Marfai, di Fakultas Geografi UGM, Senin (7/3/2016), dalam International Conference on New Regional Formations: Rapid Enviromental Change and Migration in Coastal Areas.

Konferensi Internasional kali ini menghadirkan sejumlah pembicara dari Belanda, Jerman, dan institusi pemerintah terkait, seperti Bappeda Kota Semarang, dan lainnya.

“Migrasi mengakibatkan perubahan lingkungan wilayah pesisir dengan cepat. Namun, setelah terjadi banyak kerusakan alam, migran akhirnya keluar dari wilayah tersebut,” ujar Aris, dirilis Humas UGM.

Ia menjelaskan, ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan aturan dalam penyusunan rencana zonasi.

“Penataan kawasan pesisir melalui zonasi penting dilakukan. Pasalnya, hingga kini masih banyak terjadi tumpang-tindih kepentingan dalam pemanfaatan kawasan pesisir. Dengan zonasi, dapat dilakukan penataan wilayah pesisir, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik dalam penggunaannya,” papar Aris.

Melalui zonasi, sambungnya, diharapkan dapat meminimalkan tindakan ekspolitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya pesisir. Misalnya, dalam penggunaan air tanah dan yang lainnya.

Aris menyampaikan, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kawasan pesisir Indonesia, tapi juga di sebagian besar negara-negara berkembang dunia.

“Melalui zonasi dalam rangka penataan kawasan pesisir diharapkan seluruh ruang di kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kelayakannya. Dengan demikian, mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan sosial, namun tidak merusak lingkungan dan sumberdaya pesisir dapat tetap terjaga,” terangnya.

Bencana Agrogenik dan Urbanogenik

Saat pengukuhannya, Rabu (2/4/2014), di Balai Senat UGM, Guru Besar Fakultas Geografi UGM Profesor Sunarto mengkritisi keberhasilan penghutanan pesisir di Kawasan Parangtritis yang ternyata memunculkan ancaman bencana agrogenik maupun urbanogenik.

Penghutanan pesisir pada zona gumuk pasir aeolian aktif dengan barkhannya (barchan) menganut pemahaman etika biosentrisme dan tidak mempertimbangkan nilai hakiki barkhan sebagai komponen fisik lingkungan.

Pemahaman yang digunakan adalah adanya lahan kosong, gersang, panas, pasir beterbangan maka lahan itu perlu dihutankan. Selain itu, ada pula kecenderungan kepada pemahaman antroposentris, karena hutan pesisir yang dibuat itu menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan manusia dan cenderung lupa akan hak hidup barkhan.

“Kehadiran barkhan sebenarnya hanya di pesisir tanpa rintangan yang berupa vegetasi bukit, vegetasi, atau bangunan,” ungkapnya.

Sunarto menjelaskan rusaknya zona gumuk pasir aeolian aktif di pesisir Kawasan Parangtritis akibat penghutanan pesisir akan menimbulkan beberapa dampak, seperti matinya barkhan dan pesatnya ekspansi permukiman.

Matinya barkhan berarti hilangnya muka-gelincir, yang berakibat terhentinya kegiatan wisata minat khusus seluncur pasir. Dampak ikutan lainnya adalah pesatnya ekspansi permukiman di zona gumuk pasir aeolian aktif atau biasa disebut urbanogenik.

“Pesatnya ekspansi permukiman akan mempercepat matinya barkhan, karena rintangannya tidak hanya vegetasi, tetapi juga bangunan rumah. Jadi, penghutanan pesisir ini telah memunculkan ancaman bencana agrogenik serta urbanogenik sekaligus,” kata Sunarto.

Dengan kondisi ini, keberhasilan penghutanan pesisir ini masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan persebaran keruangan, baik persebaran keruangan barkhan maupun persebaran keruangan permukiman.

Di samping itu, karena barkhan hanya terbentuk pada koridor angin, penghutanan tidak perlu dilakukan pada koridor angin, agar barkhan terhindar dari ancaman bencana agrogenik.

“Jika koridor angin ini dihindarkan dari penghutanan maka perlu juga koridor angin ini dihindarkan dari ekspansi permukiman penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar koridor angin itu tidak tertutup oleh hutan dan bangunan rumah, sehingga tiupan angin dari laut tetap lancar tanpa rintangan,” ucapnya.

Ia menambahkan, barkhan di koridor angin Parangkusumo tetap lestari, terhindar dari ancaman bencana agrogenik maupun urbanogenik.