Profesor Lilik Sutiarso: Tak Sekadar Teknologi, Kedaulatan Pangan Perlu Dukungan Politik

Diskusi Pengembangan Teknologi Bidang Pertanian untuk masyarakat bersama Wakil Komisi IV DPR RI dan Balai Penelitian Teknologi Pertanian DIY. (Foto: Humas UGM)
Diskusi Pengembangan Teknologi Bidang Pertanian untuk masyarakat bersama Wakil Komisi IV DPR RI dan Balai Penelitian Teknologi Pertanian DIY. (Foto: Humas UGM)

Depok, JOGJADAILY ** Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Lilik Sutiarso, berpandangan, kedaulatan pangan dengan berbagai produk unggulan sangat memerlukan pagar perundangan.

Mewujudkan kedaulatan pangan, menurutnya, tidak sekadar berbicara teknologi dan lapangan. Kedaulatan pangan sangat memerlukan dukungan politik.

Profesor Lilik mengungkapkan, hingga saat ini masih terjadi tumpang tindih kebijakan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Akibatnya, banyak kebijakan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, dan lainnya tidak nyambung.

“Makanya hal ini yang bisa memberikan solusi adalah dari level yang lebih atas lagi. Arahnya memang kita ingin mendorong pemerintah supaya kedaulatan pangan bisa terintegrasi (terpadu). Dengan kehadiran komisi IV DPR, kita berharap bisa menjembatani hal ini,” ujarnya di Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM, Jumat (26/2/2016), dirilis Humas UGM.

Ia berbicara dalam Diskusi Pengembangan Teknologi Bidang Pertanian untuk masyarakat bersama Wakil Komisi IV DPR RI dan Balai Penelitian Teknologi Pertanian DIY.

“Kebijakan impor, kebijakan pasar, penetapan harga HPP, misalnya. Itu menjadi sangat signifikan. Kita dekan-dekan di kompleks agro UGM, selain ingin berkomunikasi terus dengan kementerian, juga ingin berkomunikasi dengan lembaga legislatif,” terang Profesor Lilik.

Kunjungan Rutin

Sementara itu, peneliti dari Balai Penelitian Teknologi Pertanian Yogyakarta, Trimartini, mengatakan, kunjungan Komisi IV DPR RI oleh Siti Hediati Soeharto merupakan hal rutin.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, pakan dan lingkungan hidup, perikanan, secara khusus sebulan sekali datang ke Jogja untuk menyerap aspirasi sebagai bahan dalam rapat kerja dengan kementerian.

“Seperti pembangunan Taman Teknologi Pertanian (Agro Tecnopark), itu merupakan salah satu hasilnya. Komisi IV DPR menjadi lokomotifnya, sedangkan MoU antara pertanian, Kabupaten Gunungkidul, UGM dan BPTP Yogyakarta mendampingi,” ungkap Trimartini.

Ia menambahkan, kini Taman Teknologi Pertanian (TTP) di Nglanggeran telah saatnya diisi dengan inovasi teknologi yang kemungkinan bisa diterapkan di masyarakat.

“Karena itu, Komisi IV DPR mencari masukan,” pungkasnya.