Gerakkan Perekonomian Desa, Satu Desa Satu Koperasi Berawal dari Satu Warga Satu Produk

Pelatihan Pendamping Desa: Gerakan Satu Desa Satu Koperasi, Sabtu (21/5/2016), di University Club UGM. (Foto: Humas UGM)
Pelatihan Pendamping Desa: Gerakan Satu Desa Satu Koperasi, Sabtu (21/5/2016), di University Club UGM. (Foto: Humas UGM)

Depok, JOGJADAILY ** Dewan Pembina Dashboard Ekonomika Kerakyatan (DEK), Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof Gunawan Sumodiningrat, berpandangan, untuk menggerakkan perekonomian desa, Gerakan Satu Desa Satu Koperasi (SDSK) sangatlah berperan signifikan.

“Koperasi dapat berbentuk badan hukum dan juga badan usaha yang dilandasi dengan semangat gotong royong dan spirit. Satu Desa Satu Koperasi pada dasarnya adalah semangat dari rakyat untuk membentuk badan usaha,” ujarnya dalam Pelatihan Pendamping Desa: Gerakan Satu Desa Satu Koperasi, Sabtu (21/5/2016), di University Club UGM, dirilis Humas UGM.

Ia menjelaskan, Gerakan Satu Desa Satu Koperasi yang diluncurkan pada 30 Januari 2016 merupakan program pembangunan perdesaan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat.

“Masyarakat desa didorong untuk mandiri dan menjadi penggerak untuk mewujudkan kesejahteraan desanya. Melalui program ini masyarakat perdesaan diberi pembinaan untuk melakukan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa tersebut secara berkelanjutan,” papar Prof Gunawan.

Peningkatan pendapatan masyarakat, sambungnya, dapat dilakukan dengan One Person One Product (OPOP). Ketika satu orang telah mulai menghasilkan produk, bersama warga lain, ia kemudian bergabung dalam One Village One Product (OVOP), lantas dihimpun lagi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau One Village One Cooperation (OVOC).

“Dashboard Ekonomika Kerakyatan mempunyai cita-cita, menentukan ke manakah kita akan membangun desa yang kita tinggali. Ekonomi mempunyai arti dapat membangun rumah tangga sendiri. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus selalu happy.  Masyarakat harus mandiri dan BBM (bersyukur, bersenang dan menyenangkan),” terang Prof Gunawan.

Menurutnya, angka kemiskinan penduduk desa pada 2015 mencapai 14,21 persen, sementara angka kemiskinan penduduk kota sekitar 8,29 persen. Disparitas ini menunjukkan bahwa pembangunan perdesaan harus semakin digalakkan. Pembangunan ini dapat dimulai dari pembangunan individu atau pembangunan pada skala rumah tangga.

Mulai dari Gunungkidul

Implementasi Gerakan Satu Desa Satu Koperasi telah dimulai dari desa-desa di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Bupati Gunung Kidul, Badingah, menyambut positif gerakan ini sebagai suatu usaha untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya melalui pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Ia menyayangkan, banyaknya koperasi desa yang sudah tidak aktif atau bahkan mati.

“Meski koperasi memiliki arah dan tujuan yang mulia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, banyak koperasi yang belum dikelola secara profesional, transparan, dan mengedepankan prinsip-prinsip usaha bersama. Melalui gerakan SDSK kita berharap koperasi dapat kembali menjadi perangkat utama dalam gerakan perekonomian desa,” tuturnya disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan SDM, Kabupaten Gunung Kidul; Hidayat.

Bupati yakin, setiap desa memiliki potensi ekonomi yang dapat diberdayakan dan ditopang oleh organisasi koperasi. Oleh sebab itu, ia berharap, nantinya akan betul-betul terbentuk satu desa satu koperasi yang sehat, dinamis, dan profesional; menjadi unsur penggerak perekonomian desa.

Bupati Badingah mengapresiasi pelatihan yang diikuti anggota pemerintah desa dan kecamatan sebagai sarana mencipatakan pendamping desa yang berkompeten dalam hal pemberdayaan desa. Pendamping desa diharapkan mampu melaksanakan proses OPOP/OVOP/OVOC secara berkesinambungan.

“Untuk itu, pelatihan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan melalui peningkatan produksi yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, dan akhirnya nasional,” pungkasnya.