Rizky Fatahillah: LBH Yogyakarta Buka Posko Pengaduan Pelanggaran THR 2016 Bagi Buruh

Launching Posko Pengaduan Pelanggaran THR 2016 di LBH Yogyakarta, Kamis siang (9/6/2016). (Foto: Simpul Oktavianto)
Launching Posko Pengaduan Pelanggaran THR 2016 di LBH Yogyakarta, Kamis siang (9/6/2016). (Foto: Simpul Oktavianto)

Kotagede, JOGJADAILY ** Hari raya keagamaan sangatlah bermakna bagi sebagian rakyat Indonesia, terutama para buruh di berbagai sektor industri. Terlebih, saat Hari Raya Idul Fitri, budaya mudik, perayaan dan silaturahmi sosial antara satu sama lain telah menjadi kebutuhan sosial tiap tahunnya. Berbagai barang kebutuhan pokok, baik itu pangan dan sandang, juga ikut naik, karena tingginya permintaan pasar.

“Upah minim yang diberikan oleh pengusaha tentu tak cukup dan membuat sulit bagi buruh untuk menikmati hari raya. THR menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk diberikan pada buruh tiap tahunnya agar tidak mempersulit buruh merayakan hari raya,” kata salah satu aktivis LBH Yogyakarta, Sugiarto, saat berlangsungnya launching Posko Pengaduan Pelanggaran THR 2016 di LBH Yogyakarta, Kamis siang (9/6/2016).

Dikatakan lebih lanjut bahwa dari berbagai pengalaman tahun sebelumnya, selalu saja terdapat pengaduan dari buruh pencari keadilan yang tidak mendapatkan THR.

Bahkan, sambung Sugiarto, berbagai modus dilakukan oleh pihak pengusaha untuk menghindari kewajiban membayarkan THR yang sifatnya wajib tersebut.

Tunjangan Hari Raya atau THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Oleh karenanya THR berbeda dengan upah bulanan.

“THR berlaku untuk seluruh karyawan yang dibayarkan pada saat hari besar keagamaan. THR dapat berbentuk uang atau bentuk lain yang sesuai persyaratan menurut peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran THR ini, LBH Yogyakarta menyarankan bagi para buruh dan serikat buruh untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Permenakertrans No. 6 tahun 2016, karena THR merupakan hak yang harus diperoleh setiap pekerja dan perusahaan wajib memberikannya.

Batas Waktu Pembayaran THR

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, aktivis LBH Yogyakarta yang concern dalam bidang perburuhan, Rizky Fatahillah, mengatakan antara lain bahwa pengusaha wajib membayarkan THR selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 Permenakertrans No. 6 tahun 2016, sehingga jika Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada tanggal 6 Juli 2016 maka pengusaha harus sudah membayar THR paling lambat tanggal 28 Juni 2016,” tutur aktivis yang sebentar lagi akan mengakhiri masa lajangnya tersebut.

Posko pengaduan THR sendiri akan dibuka mulai hari ini sampai satu minggu setelah Idul Fitri 2016. Pada 2015 lalu ada sebanyak 15 kasus pengaduan THR yang masuk ke LBH Yogyakarta.

Di Yogyakarta, kata Rizky, sudah ada Perda No. 13 Tahun 2009 terkait dengan pemberian THR bagi buruh, termasuk sanksinya jika ada pelanggaran, sehingga diharapkan implementasinya dapat berjalan baik.

LBH Yogyakarta menyampaikan bahwa maksud dan tujuan membuka posko pengaduan itu antara lain untuk menghimpun pengaduan buruh dan meminta pengusaha agar memberikan THR tepat waktu. Diharapkan pada tahun 2016 ini pemberian THR dapat berjalan lancar dan minim permasalahan.

“Selain itu, juga meminta agar para Gubernur serta jajaran Bupati dan Walikota segera mengeluarkan surat edaran kepada pengusaha untuk membayarkan THR kepada para buruh,” pungkasnya.