Revisi Perda Pengelolaan Pasar, Minimarket di Kabupaten Bantul Akan Dibatasi

Alfamart Pantai Parangtritis. (Foto: Wikimapia)

Bantul, JOGJADAILY.COM ** Tidak lama lagi, pendirian minimarket atau toko modern berjejaring di Kabupaten Bantul akan dibatasi. Hal tersebut disampaikan Anggota Pansus II DPRD Kabupaten Bantul tentang Revisi Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Pasar, Setiya, Sabtu (18/1/2017). di ruang kerjanya.

DPRD Kabupaten Bantul memastikan, Perda tentang Pengelolaan Pasar terbaru akan membatasi minimarket atau toko modern berjejaring.

“Saya jamin tidak ada kelonggaran bagi minimarket berjejaring, karena kami sejak awal semangatnya ingin membatasi toko modern berjejaring,” ujar Setiya, dirilis Pemerintah Kabupaten Bantul.

Setiya membantah jika maksud dari salah satu pasal dalam draf Revisi Perda Pengelolaan Pasar, mengakomodasi toko modern berjejaring di wilayah Bantul, melainkan untuk mengakomodasi toko modern lokal yang telah berizin.

“Dalam draf yang sebelumnya dituding memberi kelonggaran kepada toko berjejaring itu berbunyi, Minimarket tidak berjejaring dan waralaba yang telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengembangkan usahanya dan tidak berlaku ketentuan jarak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,” ucapnya.

Definisi tersebut menerangkan, pihak yang diberi kelonggaran adalah minimarket tidak berjejaring dan tidak waralaba.

“Jadi, draf itu tidak ada kaitannya dengan toko modern berjejaring,” tandas Ketua Komisi B DPRD Bantul itu.

Setiya menambahkan, untuk toko modern lokal yang sulit bertumbuh walau berizin, dan toko modern lokal yang belum mengantongi Izin Usaha Toko Modern (IUTM), diakomodasi kepentingannya dalam Perda, supaya usaha asli warga Bantul dapat berkembang.

Terkait draf pasal tanpa nomenklatur yang tertuang dalam finalisasi Perda, karena pembahasan revisi Perda Nomor 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar berubah menjadi pembahasan Perda baru. Sebab, dalam menyusun Perda membutuhkan penomoran atau penataan.

“Namun, secara substansi, kebijakan sudah beres. Tetapi, kalau perlu, nanti, sebelum Paripurna, kami membuat pertemuan dulu, buat verifikasi akhir,” tuturnya.

Perbup sebagai Payung Hukum

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus II DPRD Bantul, Yudha Prathesisianta, menerangkan, draf pasal baru memang menjadi perdebatan alot dalam Rapat Pansus II.

Oleh sebab itu, ia akan mengecek terlebih dulu tafsir dari draf tersebut, agar tidak menjadi pasal karet yang bisa dijadikan dasar pihak-pihak untuk memperoleh keuntungan pribadi, termasuk pihak yang ingin meloloskan pendirian toko modern berjejaring di Bantul.

“Kami akan minta ke Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu), agar dibuat Perbub (Peraturan Bupati). Untuk membatasi toko modern lokal atau milik pribadi dan mengatur jumlah maksimal toko modern lokal,” pungkasnya.