Bantul Terapkan Transaksi Non Tunai

Loka Karya Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Bantul di Gedung Induk Lantai III Kompleks Parasamya Bantul beberapa waktu lalu. (Sumber: Pemkab Bantul)

Bantul, JOGJADAILY.COM ** Penerapan transaksi non tunai untuk pembayaran pajak di wilayah Kabupaten Bantul mulai diberlakukan per 1 September 2017. Transaksi non tunai diterapkan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan nilai minimal Rp 1 juta.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Loka Karya Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Kabupaten Bantul di Gedung Induk Lantai III Kompleks Parasamya Bantul beberapa waktu lalu.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Djoko Sigit, dalam laporannya menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan para pelaku UMKM serta pelaku usaha lain yang menjadi rekan pemerintah kabupaten. “Ada sekitar 150 orang yang kami undang”, terangnya.

Tujuan loka karya tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan di setiap OPD dan badan usaha. Hal itu sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Juga untuk menindaklanjuti Instruksi Bupati No. 4 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Bupati Bantul, Suharsono, menyambut baik pelaksanaan kegiatan loka karya tersebut. Dia berharap semua unsur terkait yang menjadi peserta loka karya bisa lebih memahami kebijakan yang ada.

“Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendagri No. 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018. Itu menjadi hal yang harus segera dilaksanakan,” ungkap Suharsono dalam sambutannya seperti dikutip laman resmi Pemkab Bantul.

Menurut Suharsono, kegiatan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel sudah menjadi keharusan. Sebab hal itu akan meningkatkan kepercayaan semua pihak termasuk masyarakat Bantul.

Sementara itu dalam pers rilisnya, Kabid Perbendaharaan BKAD Kabupatemn Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati, menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus memperluas cakupan transaksi non tunai pada tahun 2018 dengan dukungan dari BPD DIY.