Pemerintah Perlukan Strategi untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Penduduk

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Wendy Hartanto, saat menjadi pembicara Selasa (12/9) di Auditorium Fakultas Geografi UGM. (Sumber: UGM)

UGM, JOGJADAILY.COM ** Keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk perlu juga diimbangi dengan strategi untuk meningkatkan kualitas penduduk yang ada.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Wendy Hartanto saat menjadi pembicara dalam kuliah umum terkait Revitalisasi Kebijakan Kependudukan di Indonesia, Selasa (12/9) di Auditorium Fakultas Geografi UGM.

Karena itu, BKKBN menyelenggarakan berbagai program pembangunan keluarga untuk mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan nasional di masa mendatang.

“Kita sekarang sudah dalam posisi bonus demografi, hanya pertanyaannya penduduk usia produktif ini betul-betul produktif atau tidak. Tujuannya bukan hanya membatasi anak secara kuantitas, tapi supaya setiap anak bisa dididik dengan baik, punya kesehatan baik sehingga anak-anak tumbuh menjadi penduduk yang berkualitas,” terang Wendy seperti dikutip laman UGM.

Bonus demografi merupakan situasi yang ditandai dengan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja hingga 20 tahun mendatang. Lebih lanjut Wendy menjelaskan jika Indonesia telah memasuki periode bonus demografi akibat penurunan tingkat kelahiran secara signifikan.

Kondisi tersebut terjadi sejak tahun 1970-an, sehingga jumlah penduduk usia kerja saat ini 2 kali lipat lebih besar daripada jumlah penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini secara umum dianggap sebagai sebuah keuntungan ekonomis karena rasio ketergantungan semakin menurun.

“Kalau kita bayangkan seperti dalam sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang dengan 3 orang yang bekerja maka keluarga tersebut bisa mendapat pemasukan lebih banyak, bisa punya tabungan, atau mencicil rumah. Sementara kalau hanya 1 orang yang bekerja harus menanggung istri dan 3 orang anak akan lebih sulit,” jelas deputi BKKBN.

Lebih lanjut Wendy menjelaskan bahwa kondisi demografi ini hanya akan berlangsung dalam periode tertentu dan dapat berhenti suatu waktu. Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu mulai menjalankan kebijakan yang sesuai dengan perubahan struktur kependudukan yang berpotensi menjadi keuntungan atau kerugian bagi negara.

“Kita akan meninggalkan bonus demografi di tahun 2046. Masa depan bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas SDM, bukan melimpahnya SDA. Karena itu, pembangunan SDM merupakan investasi jangka panjang yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan,”tutupnya.