Pengembangan Industri Kreatif Ciptakan Iklim Bisnis yang Positif

Pengrajin kipas di wilayah Kabupaten Bantul. (Sumber: Pemkab Bantul)

Bantul, JOGJADAILY.COM ** Sentra industri kreatif dianggap perlu untuk dikembangkan. Hal ini dilakukan karena telah terbukti memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, dan berdampak sosial yang positif pula.

Seperti dikutip dari laman resmi Kabupaten Bantul, peryataan tersebut diugkapkan Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Perindustrian, Sulistyanto saat acara workshop Penguatan Kelembagaan dan Strategi Industri Kreatif Menghadapi Pasar Global di Aula Pemda II Manding Bantul, kemarin.

“Terkait rancangan industri kreatif, masing-masing memiliki tugas sesuai tupoksinya,”papar Sulis. Bappeda bertugas dalam rancangan dana untuk kemajuan, pengembangan, penguatan industri kreatif.

Tak hanya Bappeda, dinas lain pun turut terlibat. Dinas Kominfo terkait dengn IT, konten indutri berbasis IT, dan periklanan. Dinas Perdagangan terkait dengan mencarikan konsumen dan pemasaran dan bidang perdagangan. Sedangkan kecamatan terkait dengan pemetakan sentra pengrajin dan lainnya.

Untuk lebih memaksimalkan pengembangan indusrti kreatif, para pengrajin juga harus tanggap dengan perkembangan informasi teknologi (IT) dan kemajuan yang ada dengan mengembangkan kreatifitas yang lebih maksimal, agar tidak tertinggal dengan yang lain.

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan teknologi dan inovasi pada desain,” terang Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bantul, Erna Suharsono yang juga hadir dalam acara workshop.

Dalam upaya memajukan keberadaan UMKM di Kabupaten Bantul sendiri, terutama menghadapi persaingan global, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) tahun ini sudah melakukan Musyarwarah Daerah dengan menyusun struktur organisasi kepengurusan periode 2017-2022 dan terbagi dengan berbagai jabatan yang mempunyai tugas pokok, fungsi (tupoksi) dan kewenangan sendiri.