Berikut Permasalahan Perikanan Budidaya Kabupaten Sleman

Bupati Sleman, Sri Purnomo. (Foto: Arif Giyanto)
Bupati Sleman, Sri Purnomo. (Foto: Arif Giyanto)

Sleman, JOGJADAILY ** Permasalahan umum pelaku usaha perikanan di Kabupaten Sleman pada khususnya, dan juga terjadi di banyak tempat di Indonesia adalah produktivitas rendah, harga pangan pabrikan yang tinggi, induk berkualitas yang terbatas, dan SDM perikanan yang perlu ditingkatkan.

“Kendala usaha perikanan dapat diatasi dengan terjalinnya komunikasi intensif antara bidang perikanan, para penyuluh lapangan, internal kelompok maupun antarkelompok melalui sarasehan pelaku usaha maupun pertemuan yang dilaksanakan secara swadaya,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Sleman, Widi Sutikno.

Ia menjelaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya mulai tahun 2011 sebanyak 50 paket atau Rp 5 miliar untuk 50 kelompok pembudidaya ikan Sleman. Pada 2012 turun menjadi 20 paket atau Rp 1,6 miliar untuk 20 kelompok.

“Pada tahun 2012, Kabupaten Sleman juga mendapatkan alokasi PUMP-P2HP sebesar Rp 300 juta untuk 6 Poklahsar (Data Kelompok Pengolah dan Pemasar—red) yang berada di Kecamatan Godean, Seyegan, Mlati, Depok, dan Cangkringan,” tutur Widi.

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut adalah pengolahan krispi nila, kerupuk ikan, abon lele, keripik belut, presto nila, dan pemasaran ikan.

Selain mengalokasikan PUMP-PB dan PUMP-P2HP, KKP juga memberikan bantuan dua unit excavator kepada Kabupaten Sleman untuk membuat kolam baru atau memperdalam kolam lama.

Industri perikanan Sleman berpotensi lahan seluas 2.215 ha. Dari potensi lahan tersebut telah dimanfaatkan 811,92 ha pada 2012. Produksi ikan konsumsi Sleman pada 2012 sejumlah 18.264,10 ton. Peningkatan produksi didorong oleh produksi ikan konsumsi dari kolam sebesar 21,31 persen terdiri dari usaha pembesaran dan pendederan ikan.

Selama 2010-2012, produksi benih ikan meningkat rata-rata 6,6 persen per tahun. Pada 2012, produksi benih ikan mencapai 908.012.110 ekor.

Perikanan Budidaya Bebas Toksin

Kualitas produk ikan menjelang era Pasar Bebas ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 semakin diperketat. Belakangan, produk perikanan budidaya perlu dilakukan sertifikasi. Tujuannya, Indonesia bisa menjadi negara produsen produk perikanan budidaya yang berkualitas.

Pada sesi dialog acara panen pertama budidaya pakan ikan cacing sutera yang diselenggarakan Asosiasi Cacing Sutera Yogyakarta (ACY), Kamis (27/3), di Godean Sleman, muncul pembahasan tentang kualitas ikan yang bebas toksin.

“Menghadapi Pasar Bebas ASEAN, budidaya perikanan yang bebas toksin menjadi syarat. Bagaimana pemerintah memperhatikan hal ini?” tanya seorang pembudidaya yang hadir dalam acara.

Ia menjelaskan, telah menemui pihak terkait, terutama kampus, untuk menyiasati atau menemukan formulasi dan mesin membersihkan ikan dari toksin. Namun, sejauh ini, belum ada satu pun perguruan tinggi yang ia temui dapat mengatasi persoalan tersebut.

Merespons pertanyaan tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, meminta agar semua pembudidaya dan usaha sejenis dilegalkan dalam bentuk asosiasi, tidak bermain sendiri-sendiri.

“Untuk persoalan perikanan, dapat dibicarakan dengan dinas terkait, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan DIY,” ujar Sri Sultan.

Standarisasi

Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada 2013, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah mencapai 7.100 unit. Pencapaian ini merupakan wujud kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas produk perikanan budidaya.

Meskipun Sertifikasi CBIB telah diakui oleh FAO dan lembaga sertifikasi Uni Eropa, penyempurnaan tetap harus dilakukan setiap tahun dengan melakukan perbaikan pada sistem dan pelaksanaannya di lapangan. Perbaikan dilakukan untuk mencapai efektivitas dan peningkatan kredibilitas Sertifikasi CBIB.

Saat ini sedang disusun standar CBIB untuk kawasan ASEAN atau yang disebut ASEAN Good Aquaculture Practices (ASEAN GAqP) Guidelines ASEAN GAqP. Standarisasi ini akan menjadi benchmark dalam perdagangan produk perikanan budidaya di kawasan ASEAN.

Penerapan dan Sertifikasi CBIB merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing produk budidaya. Dalam hal jaminan keamanan pangan dan kualitas, serta perwujudan perikanan budidaya yang bertanggung jawab.