Pemprov DIY, Model Pemerintahan Maritim untuk Indonesia

Gubernur DIY Hadiri Panen Raya Cacing Sutera di Godean, Sleman. (Foto: Arif Giyanto)
Gubernur DIY Hadiri Panen Raya Cacing Sutera di Godean, Sleman. (Foto: Arif Giyanto)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Menyongsong peradaban baru melalui Renaissans Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan tiga hal penting. Pertama, memutar kemudi ke arah visi maritim. Kedua, laut sebagai halaman depan. Ketiga, among tani dagang layar.

“Memutar kemudi ke visi maritim berarti perubahan paradigma dan etos kerja dari plural-agraris menjadi laut yang dinamis progresif. Hal ini ditunjukkan dengan gotong-royong,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) DIY, Andung Prihadi, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, falsafah Jawa dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan etos kerja masyarakat, yakni sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh.

Sawiji berarti konsentrasi tinggi atau penjiwaan total. Greget bermakna semangat tanpa bertindak kasar. Sengguh berarti penuh percaya diri, namun rendah hati. Ora mingkuh berarti pantang mundur dan disiplin diri,” paparnya.

Visi maritim, sambungnya, dapat ditempuh dengan strategi budaya. Penyuluhan kepada masyarakat dan gerakan kemaritiman, seperti gemar makan ikan, harus digalakkan. Selain itu, memberikan sertifikasi pada akademi komunitas.

Menurut Andung, perwujudan laut sebagai halaman depan adalah penataan zonasi ruang dalam Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

“Jadi sejumlah 33 kecamatan di DIY, harus difasilitasi jalur transportasi proporsional, baik utara ke selatan, maupun barat ke timur. Hal ini berpengaruh pada kebijakan industri dan kawasan investasi pelabuhan,” terangnya.

Sementara itu, ‘Among Tani Dagang Layar’ dapat diwujudkan dengan program produktif dalam arti ekonomis, dan non ekonomis.

“Kegiatan produktif yang dimaksud adalah industri, teknologi, dan sumberdaya alam. Program non ekonomisnya adalah industrialisasi, legalitaskomunitas terkait menjadi asosiasi, koperasi, bank nelayan, asuransi, sumberdaya manusia, dan konservasi,” pungkasnya.

Kebijakan Fiskal Dukung Visi Maritim

Untuk merealisasikan cita-cita besar ini, menurut Agus Salim, Ketua Bidang Kajian Kebijakan Fiskal Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) DIY, pemerintah dapat memberikan insentif dan konsistensi kebijakan agar para pengusaha mau berinventasi di kawasan selatan.

Menurut Agus, derivasi gubernur yang sangat maritim tersebut belum dapat ditangkap maksimal oleh semua jajaran pemerintahan. Praktis, pergerakan mewujudkan visi ‘Among Tani Dagang Layar’ menjadi tidak begitu tampak di permukaan.

“Lebih dari seratus kampus ada di DIY. Masing-masing memiliki kelebihan dan jaringan tersendiri. Pemprov DIY dapat menjadi model pemerintahan maritim untuk Indonesia,” tutur Agus.

Banyaknya asosiasi terkait maritim yang solid di DIY, sambung Agus, menjadi daya dukung luar biasa bagi percepatan ekonomi pesisir selatan.

“Kampus dan asosiasi menjadi modal utama untuk mengagregasi kekuatan DIY mewujudkan kesejahteraan berbasis maritim,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Samudera Hindia tengah diupayakan Pemprov DIY menjadi ‘halaman depan’ dengan menempatkan Kabupaten Kulonprogo sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Program MP3EI ini berupa Kawasan Industri yang termasuk dalam Koridor Delapan seluas 3.500-3.700 hektare. Mega proyek meliputi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, Bandara Internasional, Kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Wisata Maritim, Kawasan Industri Baja, dan Pelabuhan Samudera untuk memfasilitasi transportasi ekspor produk-produk hasil industri.

Pengembangan kawasan selatan sekaligus mewujudkan visi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ‘Among Tani Dagang Layar’. Strategi budaya perekonomian untuk membangun peradaban berbasis daratan ke maritim dengan menggali keunggulan lokal berupa teknologi.