Berikut Cara DIY Persiapkan UMKM DIY Hadapi MEA 2015

Pameran tas kerajinan - Gudeg NetKota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Usaha mikro kecil menengah menjadi tonggak perekonomian Yogyakarta. Status Kota Gudeg sebagai salah satu destinasi utama wisatawan, baik asing maupun lokal membuat keberadaan UMKM terus meningkat.

Dari data terakhir, diketahui jumlah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2012 sebanyak 203.995 pengusaha dengan omset mencapai Rp 2.104.334.850, sementara pada 2011 masih berkisar 201.975 pengusaha. Di antaranya terdiri dari 58.363 bergerak di bidang perdagangan, 55.496 di bidang pertanian, 43.976 di bidang aneka jasa, dan 46.160 di bidang pengolahan.

Kepala Seksi Kajian dan Pengembangan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta, Sudarmono, mengatakan, jumlah UMKM Yogyakarta akan terus mengalami peningkatan.

“Data valid mengenai keberadaan UMKM tersebut menjadi acuan penerapan kebijakan, misalnya dalam hal pemberian bantuan,” kata Sudarmono.

Pemkot Yogyakarta hingga kini terus melakukan penguatan UMKM menjelang diberlakukanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada 2015 mendatang. Terkait hal tersebut, UMKM dituntut untuk mengoptimalkan daya saing pasar domestik, dengan tidak mengesampingkan peluang besar pangsa pasar ASEAN.

“Kesiapan masyarakat bisnis dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak dapat dihindarkan baik secara produk, manajemen hingga modal,” ungkap Sutikno, Kepala Bank Indonesia Kanwil V Jateng-DIY.

Terkait masalah tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, telah memikirkan kondisi tersebut jauh-jauh hari sebelum munculnya wacana penguatan UMKM jelang MEA 2015. Sultan menegaskan sampai saat ini, pihaknya masih membahas usulan kerja sama pembiayaan usaha mikro dan asuransi demi pertumbuhan dan penguatan UMKM. Sultan menilai, kerja sama pembiayaan dan asuransi UMKM dapat diterapkan asalkan dapat meringankan beban para pelaku usaha.

Sementara itu, Kepala Seksi Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Provinsi DIY, Dody Herkusmanto, menerangkan bahwa Disperindagkop DIY terus melakukan perbaikan termasuk pembinaan yang meliputi penyuluhan akses permodalan, peningkatan manajemen, inovasi produk, memfasilitasi pameran, memfasilitasi pensertifikatan tanah UMKM, sertifikat halal, dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Modal masih menjadi masalah utama yang di hadapi UMKM di tengah-tengah wacana pemberlakuan MEA 2015.

“Permasalahan yang ada pada UMKM di DIY hingga saat ini yang paling krusial adalah lemahnya kemampuan untuk mengakses permodalan, untuk itu melalui pembinaan juga kami berikan akses-akses permodalan yang mereka butuhkan,” ungkap Dody Herkusmanto.

Fungsionalisasi PLUT

Menyikapi banyaknya jumlah UMKM di Yogyakarta, Pemprov kini mendirikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk mengembangkan UMKM. Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi, Braman Setyo, mengatakan, PLUT ini nantinya harus mampu memberikan kontribusi kepada para pelaku usaha kecil. Pihaknya juga berharap, dengan PLUT ini, UMKM Indonesia termasuk DIY akan menjadi lebih kuat karena memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Yogyakarta, Tri Mulyono, menegaskan kehadiran PLUT UMKM ini diharapkan lima tahun ke depan Koperasi dan UMKM bisa go international dengan adanya pendampingan. Tujuan didirikanya PLUT ini adalah untuk memperkuat posisi UMKM dalam ajang pasar asing.

“PLUT UMKM Yogyakarta ini dimanfaatkan secara maksimal guna membangun ekonomi nasional. Khususnya meningkatkana daya saing KUMKM di dalam negeri maupun skala internasional,” jelas Tri Mulyono.

PLUT UMKM ini akan memberikan tujuh layanan utama, yaitu konsultasi bisnis, pendampingan atau mentoring, promosi dan pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan bisnis, jaringan kemitraan, layanan pustaka entreprenuer.