Dirasa Penting, Masyarakat Jogja Dukung Kawasan Bebas Rokok

Beberapa elemen gerakan di Jogja mendesak pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok tahun 2012 lalu. (Foto: Muhammadiyah.or.id)
Beberapa elemen gerakan di Jogja mendesak pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok tahun 2012 lalu. (Foto: Muhammadiyah.or.id)

Kota Yogyakarta, JMOL ** Wacana membangun kawasan bebas rokok di Yogyakarta semakin menguat, setelah belakangan mendapatkan banyak dukungan. Meski wacana ini sempat mendapat penolakan dari beberapa kalangan, rencana ini terus bergulir, bahkan mendapat dukungan dari sejumlah Perguruan Tinggi di Yogyakarta.

Wacana membangun Yogyakarta tanpa rokok semakin menguat setelah terbentuknya Forum Yogyakarta Sehat Tanpa Tembakau atau JSTT.

JSTT adalah gerakan hidup sehat. Aktivitas mereka mengembangkan gaya hidup sehat di wilayah Yogyakarta. Salah satunya mengurangi ketergantungan dari tembakau. Dari kajian kimiawi, JSTT menemukan kesimpulan bahwa rokok mengandung zat adiktif yang mengandung racun. Sementara racun yang terkandung dalam rokok tersebut mengancam kesehatan masyarakat.

“KTR (Kawasan Tanpa Rokok) menurut amanat UU No 36 tahun 2009 pasal 115 itu perlu dibangun di tempat- tempat umum, seperti tempat belajar mengajar, pelayanan kesehatan, dan tempat anak bermain,” jelas Aryanto Hendro Suprantoro dari Forum Yogyakarta Sehat Tanpa Tembakau (JSTT).

Rencana JSTT untuk membangun kawasan bebas rokok di Yogyakarta sejalan dengan pendapat Senawi dari Direktorat Kemahasiswaan UGM, dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk ‘Membangun Kawasan Tanpa Rokok di UGM’.

Dalam kesempatan tersebut, Senawi mengungkapkan, dunia akademis yang diwakili UGM sangat mendukung Gerakan Yogyakarta Sehat Tanpa Tembakau. Pihaknya menuturkan, wujud dukungan UGM atas gerakan sehat ini terbukti dengan inisiatif keras untuk tidak mengikuti serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh yayasan rokok.

“Bahkan ada yang menarik di lingkungan FK UGM, di mana ada sebuah gedung yang dinamakan ruang monyet sebagai tempat berkumpulnya perokok. Ini menjadi salah satu cara efisien untuk menanggulangi asap rokok yang dapat membahayakan masyarakat di sekitar,” kata Senawi.

Rencana membebaskan Yogyakarta dari rokok juga didukung Titiek Hidayati, Ketua Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY). Pihaknya mengungkapkan kerugian yang timbul akibat rokok bukan hanya dirasakan orang yang merokok, tetapi juga membahayakan orang di sekitar, karena meghirup asap rokok tersebut.

“Perokok pasif juga akan mendapatkan bahaya yang lebih dari perokok aktif. Pasalnya dalam waktu 15 menit, asap yang dihirup itu masuk dalam DNA dan beberapa detik sudah mempengaruhi kerja otak,” tegas Titiek.

Titiek mengaku tengah membangun kerja sama dengan Forum Jogja Sehat Tanpa Tembakau (JSTT). Pihaknya berharap, kawasan bebas rokok di Yogyakarta akan terus berkembang dan semakin meluas.

“Semua lapisan masyarakat adalah target sasaran dari kegiatan ini dan kami juga berharap akan menekan angka perokok pemula di Indonesia, karena saat ini perokok pemula di Indonesia mulai meningkat,” kata titiek saat peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS), di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Perokok Dukung Jogja Bebas Rokok

Rencana membumikan Yogyakarta sehat tanpa rokok melalui jalur legislasi, yakni Peraturan Daerah (Perda) sebagai alat tekan, juga mendapat dukungan bagi para perokok di Yogyakarta. Dari polling jajak pendapat masyarakat Yogyakarta yang dilakukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FMK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), sebanyak 58 persen perokok di Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun jumlah responden dalam polling itu sebanyak 1.018 orang yang berdomisili di lima kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

“Polling itu bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat Yogyakarta dalam rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di tempat tertutup atau sarana publik di tingkat daerah maupun provinsi,” ungkap Indri Astuti Wahyuningsih, peneliti Fakultas Hmu Kesehatan dan Ilmu Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.