Penyatuan Darat dan Laut, Formula Utama Renaisans Yogyakarta

Pantai Sadeng Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta. (Foto: Indonesia Tourism)
Pantai Sadeng Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta. (Foto: Indonesia Tourism)

Bulaksumur, JOGJADAILY ** Halaman depan Kerajaan Mataram adalah laut. Bila diamati saksama, bangunan-bangunan keraton secara tataletak bermuara ke laut.

“VOC yang menyebabkan Nusantara menjadi agraris. Mereka menguasai Perairan Nusantara sebagai jalur perdagangan. Sementara semua kerajaan Nusantara dipaksa menjadi agraris untuk menyediakan komoditas perkebunan yang kemudian dijual ke Eropa,” ujar Margono, dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Menurutnya, Majapahit bukanlah kerajaan maritim. Pengaturan kerajaan, seperti pemerintahan dan pajak waktu Majapahit berkuasa sangatlah agraris.

“Kalau pun Majapahit jaya di laut, karena untuk berekspansi wilayah,” tutur Margono.

Sementara itu, pada waktu berbeda, pakar konstitusi, Aidul Fitriciada Azhari, menjelaskan, Kerajaan Mataram adalah Negara Agraris, karena bertumpu pada pertanian dan perdagangan beras. Namun yang menyebabkan runtuhnya negara maritim bukan Mataram, melainkan penguasaan Malaka oleh Portugis yang menutup jalur perdagangan internasional. Akhirnya meruntuhkan Kerajaan Demak dan menggeser kekuatan Islam ke tengah Pulau Jawa

“Terjadi pergeseran basis material akibat penguasaan jalur pedagangan laut oleh VOC dan bangsa Eropa. Akhirnya, terbentuk kesadaran budaya yang berorientasi ke pertanian, sesuai dengan karakter geologi Pulau Jawa,” paparnya.

Intinya, sambung Aidul, munculnya Mataram yang agraris merupakan tanggapan terhadap penguasaan jalur laut oleh VOC dan para pedagang Eropa. Terlebih lagi setelah Perjanjian Giyanti yang menyebabkan kota-kota pesisir utara dikuasai VOC.

Belajar dari Majapahit

Majapahit adalah kerajaan besar yang mampu menyatukan sektor maritim dengan basis pertanian yang tangguh. Keberhasilan mereka tercatat dalam sejarah dunia sebagai negeri besar di zaman masing-masing. Demikian disampaikan sejarawan MT Arifin kepada TAN.

Menurutnya, catatan di Tiongkok, India, dan Eropa membuktikan kesaksian itu, di samping peninggalan prasasti-prasasti di Indonesia.

“Kita bisa mempelajari bagaimana perjuangan mereka membangun sebuaah tatanan masyarakat dan pemerintahan dengan karakter masing-masing, serta kemampuan membudidayakan sumberdaya yang dimiliki dengan kekuatan pikir, komunikasi, teknologi, dan peradaban besar,” tuturnya.

Ia menjelaskan tentang sejarah pergeseran paradigma maritim ke agraris. Menurutnya, persoalan muncul dalam persaingan kuno, antara Sriwijaya dengan Mataram Kuno.

“Waktu itu, Sriwijaya lebih dominan atas penguasaan laut, sedang Mataram Kuno menguasai wilayah pulau. Pola itu berhasil dikembangkan menjadi paduan antara laut dan pulau oleh Majapahit, hingga zaman Demak dan kemudian, Mataram awal,” ungkapnya.

Ia menyambung, penguasaan bangsa Barat atas jalur perdagangan laut yang sangat kuat dan kegagalan angkatan laut Demak menguasai wilayah bandar-bandar pasar internasional di Malaka menyebabkan raja-raja Mataram cenderung berkuasa di sektor pulau.

“Jadi masalahnya adalah kondisi politik yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma kekuasaan itu,” kata MT.

Bukti bahwa Mataram memiliki visi maritim, tambah MT, pada zamannya, Mataram berkuasa atas Sumatera dan Kalimantan. Hubungan itu menggunakan kekuatan laut. Namun kemudian kekuatan itu berubah setelah kepemimpinan Amangkurat I, di mana kekuasaan laut diambil alih oleh Belanda. Selain itu, juga kekuasaan atas angkutan air di daratan, setelah zaman Pakubuwono II.

“Raja Mataram awal umumnya menyatukan daerah yang tadinya terkoyak-koyak. Konsentrasinya ke penyatuan. Pola kemaritiman sebenarnya lebih terlihat di zaman Pajang, kemudian awal Mataram yang masih menyatu dengan itu hingga zaman Sultan Agung,” pungkasnya.

Among Tani Dagang Layar

Seperti diketahui, mengikuti tren pergeseran peradaban ke Timur, Yogyakarta membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya, membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’. Dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman. Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan.

Perubahan paradigmatis ini paralel, bahkan terdukung oleh kebijakan ekonomi nasional dengan ditempatkannya wilayah Kulonprogo dalam program MP3I (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk dalam ‘Koridor Delapan’ seluas 3500-3700 ha.

Konsekuensinya, perlu melakukan kaji ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara komprehensif, menyeluruh dan lengkap, dengan menempatkan Jawa bagian selatan untuk penyebaran pertumbuhan.

Mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari wilayah Pantura ke Pantai Selatan dengan berkembangnya klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim, yang didukung infrastruktur jalan selatan-selatan, menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.