Respons Era Perdagangan Bebas, DIY Upayakan Kedaulatan Negara Maritim Indonesia

Perahu nelayan di Pantai Baru, Bantul. (Foto: Arif Giyanto)
Perahu nelayan di Pantai Baru, Bantul. (Foto: Arif Giyanto)

Bulaksumur, JOGJADAILY ** Indonesia memiliki sumber kekayaan laut yang sangat besar. Apabila dikelola dengan benar tentu akan menguntungkan negara. Suseno Sukoyono, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyatakan, kekayaan laut Indonesia bisa menyumbang pendapatan sebesar US$ 1,2 triliun.

Menurutnya, di era globalisasi ini, perlu adanya penguatan maritim Indonesia. Hal tersebut lazim dilakukan menyusul Era Perdagangan Bebas yang sangat melibatkan infrastruktur laut sebagai modal utamanya.

Menelisik persoalan kedaulatan Negara Maritim Indonesia yang masih jauh dari sasaran tersebut, DIY adalah salah satu daerah yang sangat bergeliat membahas isu Negara Maritim. Perhatian tidak hanya muncul dari kalangan birokrat, namun dunia Perguruan Tinggi, jauh hari sebelumnya.

“Isu pentingnya Negara Maritim sudah sejak lama. Tetapi yang jadi persoalan besar dari dulu, sering sebagai wacana, para pemimpin kita tidak mewujudkan gagasan itu sebagai kebijakan,” kata Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, saat membuka Seminar Politik ‘Negara Maritim, Memperkuat Kedaulatan Indonesia dalam Konstelasi Global’ yang berlangsung di Ruang Seminar Fisipol UGM, Kamis (3/7/2014).

Beberapa pakar terkait Negara Maritim menilai pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mengelola maritim dengan serius.

Poppy Sulistyaning Winanti, pengamat Hubungan Internasional UGM, menilai, posisi geostrategis Indonesia sebagai Negara Kepulauan adalah sebuah keuntungan besar. Namun, posisi geostrategis itu belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, terjadi ketimpangan ekonomi antarwilayah terkait infrastruktur.

“Kita memiliki posisi geostrategis dan kekayaan sumberdaya alam, tapi lemah dalam kapasitas untuk mengelola,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan menilai, strategi maritim Indonesia saat ini masih lemah, karena Indonesia belum sepenuhnya memiliki empat komponen dasar sebagai basis Negara Maritim.

Empat komponen dasar tersebut, yaitu masyarakat yang memiliki preferensi terhadap laut (maritime community), sumberdaya maritim, posisi geografis, dan political will pemerintah.

“Kita belum memiliki maritime community yang andal serta political will pemerintah yang jelas berorientasi kepada kemaritiman,” tegas Sultan pada acara Seminar Nasional KAGAMA ‘Mewujudkan Kemandirian Indonesia sebagai Negara Maritim yang Adil dan Makmur’ pada Sabtu (14/9/2013).

Urgensi Infrastruktur Transportasi Laut

Sementara itu, pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengungkapkan kekecewaanya pada kebijakan pemerintah yang melarang pembangunan pelabuhan menggunakan dana APBN.

“Dampak dari munculnya peraturan presiden RI yang melarang pembangunan pelabuhan menggunakan dana dari APBN adalah sangat sedikit pelabuhan di daerah yang dibangun dan dibenahi oleh pemerintah,” jelas Faisal Basri saat menyampaikan materi pada Seminar Politik ‘Negara Maritim, Memperkuat Kedaulatan Indonesia dalam Konstelasi Global’.

Kondisi lemahnya pengelolaan Infrastruktur transportasi laut memicu munculnya ketimpangan ekonomi antardaerah di Indonesia. Disparitas harga barang antardaerah di Indonesia diyakini disebabkan mayoritas produk barang Indonesia diangkut melalui transportasi darat.

Faisal Basri menjelaskan, negara-negara besar di seluruh dunia saat ini mengandalkan kekuatan tranportasi laut. Sekitar 90 persen perdagangan dunia diangkut dengan moda transportasi laut, melibatkan 60 ribu kapal, dan 1 juta anak buah kapal.

Ia menambahkan, maritim Indonesia hanya akan bisa berkembang manakala Pemerintah mulai melakukan pembangunan infrastruktur transportasi laut, termasuk memperbanyak pembangunan pelabuhan dan memperbanyak moda transportasi laut.

“Kebijakan pemerintah diperlukan sebagai awal untuk merealisasi wacana pembangunan kembali kemaritiman Indonesia dalam menyosongsong konstelasi global saat ini,” pungkasnya.