Targetkan Bebas Gepeng Pada 2015, Berikut Program Unggulan Dinsos DIY

Ilustrasi pengemis. (Foto: Jupri)
Ilustrasi pengemis. (Foto: Jupri)

Kota Jogja, JOGJADAILY ** Masalah penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng) masih menjadi presoalan pelik, seiring pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk DIY. Data Dinas Sosial (Dinsos) DIY menyebutkan, jumlah Gepeng di DIY mencapai 648 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 161 gelandangan, 191 pengemis, dan 296 gelandangan psikotik.

“Semuanya sudah terdata, kecuali untuk gelandangan psikotik yang hampir seluruhnya tidak bisa digali identitasnya,” ungkap Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Untung Sukaryadi. Pihaknya juga menargetkan, pada 2015, DIY harus benar-benar bebas Gepeng.

Jumlah pengemis dan gelandangan yang masuk DIY meningkat setiap tahun. DIY menjadi sasaran atau tujuan para pengemis dan gelandangan dari luar daerah. Hal tersebut disinyalir karena para pengemis dan gelandangan menghindari Peraturan Daerah yang sudah berlaku di luar daerah DIY.

“Data yang kami punya, ternyata sebagian besar merupakan pendatang dari luar DIY. Mereka ke mari karena di daerah asal sudah terdapat Perda gelandangan dan pengemis,” kata Untung Sukaryadi saat Public Hearing di DPRD DIY.

Faktor penyebab pesatnya pertumbuhan gelandangan dan pengamen di wilayah DIY adalah tidak tegaknya Perda secara tegas dan komprehensif. Dengan kondisi tersebut, banyak gelandangan dan pengamen yang merasa mendapat kemudahan dan kenyamanan di DIY.

“Jika di Semarang, untuk mendapatkan nasi lauk, butuh uang minimal Rp 2.500. Sedangkan di Jogja dengan uang Rp 1.500 sudah bisa memperoleh nasi lauk. Kan murah. Itu salah satu alasan saya hijrah ke Jogja. Alasan ini juga yang membuat banyak pengamen dan gelandangan dari daerah lain datang ke Jogja,” ugkap Andi, salah satu anggota Sanggar Botagen Klitren.

Raperda Penanganan Gepeng

Menanggapi persoalan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis telah disahkan di DPRD DIY. Anggota Komisi C DPRD DIY, Sukamto, mengharapkan, dengan adanya Perda Penanganan Gelandangan dan Pengemis, semua pihak, termasuk masyarakat, turut mengawasi pelaksanaan Perda tersebut.

DIY akan menggunakan pendekatan Camp Assesment. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Perda tidak berseberangan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Ketua Fraksi PKS DPRD DIY, Arief Budiono, berharap, penegakan Perda ke depan agar diikuti dengan sosialisasi masif kepada masyarakat. Karena, penegakan Perda ini tidak hanya berimbas kepada gelandangan pengemis, tetapi juga kepada masyarakat pemberi uang, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari dengan masyarakat.

Program Desaku Menanti

Program Desaku Menanti adalah salah satu program kerja Dinas Sosial DIY untuk menyelamatkan wilayah DIY dari pesatnya pertumbuhan Gelandangan dan Pengemis.

“Program Desaku Menanti ini ditujukan bagi gelandangan dan pengemis yang masih produktif,” jelas Untung Sukaryadi.

Pihaknya menjelaskan, saat ini, Dinsos DIY masih menjaring Gepeng yang akan disasar program. Mereka ialah gepeng yang sudah berkeluarga dan dalam usia produktif.

Program Desaku Menanti hanya akan menampung 44 KK, sementara Jumlah Gepeng di DIY mencapai 400 KK. Untuk itu, Dinsos DIY akan melakukan seleksi mendalam agar Gepeng yang terjaring benar-benar tepat sasaran.

Gelandangan pengemis yang masih produktif akan diberikan pembinaan pelatihan pendampingan terlebih dahulu sebelum dilepas ke Desaku Menanti.

“Di Desaku Menanti, nantinya akan disiapkan rumah dan lingkungan desa yang nyaman serta dilengkapi kegiatan ekonomi produktif, sehingga mereka memiliki hidup yang lebih baik,” imbuh Untung.

Sementara itu, Keraton Yogyakarta menyediakan lahan seluas 5-10 hektare untuk lokasi hunian gelandangan, pengemis, dan pemulung. Lahan itu diadakan untuk mendukung program Desaku Menanti.

“Kami sudah menyediakan di Gunungkidul atau Bantul. Silakan Dinsos memanfaatkan ini,” kata Penghageng Panitikismo Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwinoto.

Gusti Hadi menyarankan agar lahan Bantul lebih diprioritaskan. Alasannya, karena jaringan listrik, air, dan akses jalan sudah tersedia, tak jauh dari lokasi.

“Kalau di Bantul kan dekat Perumnas Jetis. Jadi (jaringan) listrik dan airnya tinggal narik, enggak usah bangun baru,” tuturnya.