Berikut Hasil Kongres Maritim Indonesia

Kongres Maritim Indonesia UGM. (Foto: Arif Giyanto)
Kongres Maritim Indonesia UGM. (Foto: Arif Giyanto)

Sleman, JOGJADAILY ** Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla membutuhkan strategi kebijakan maritim komperehensif sebagai acuan bagi aturan kegiatan pembangunan kelautan dan kemaritiman. Salah satunya, memperkuat keamanan laut, daya saing SDM dalam penguasaan teknologi kelautan dan memperkuat budaya maritim.

Laut Indonesia menyimpan 70 persen potensi minyak dan gas bumi karena 40 dari 60 cekungan minyak milik Indonesia berada di laut. Namun, hanya sekitar 10 persen dari potensi tersebut yang saat ini sudah dimanfaatkan. Sedangkan potensi sumberdaya mineral dasar laut belum teridentifikasi dengan baik, mengingat belum tersedianya teknologi yang tepat.

Demikian beberapa rekomendasi yang dihasilkan Kongres Maritim Indonesia yang dilaksanakan selama dua hari, 23-24 September 2014 di Balai Senat UGM.

“Hasil kongres meminta Presiden terpilih untuk peduli dan sunguh-sungguh membangun arah kebijakan kemaritiman. Diperlukan pembentukan dan sinkronisasi peraturan dan perundang-undangan untuk mengatur isu kelautan dan kemaritiman secara komprehensif dan tidak tumpang tindih,” ujar Prof. Marsudi Triatmojo saat membacakan hasil kongres.

Kinerja pembangunan kelautan dinilai masih memberikan kontribusi minim bagi negara, yakni baru mencapai 20,6 persen dari PDB nasional, yang terdiri atas 4,5 persen PDB dari sektor perikanan dan sisanya berasal dari sektor minyak dan pertambangan. Padahal, bahan bakar fosil tersebut suatu saat akan habis, seiring semakin berkurangnya cadangan sumberdaya mineral tersebut.

Diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan SDM, modernisasi teknologi, dan permodalan dalam mengelola sumberdaya kelautan agar bisa memberi manfaat ekonomi bagi masyrakat.

“Pemerintah perlu memperbaiki rantai pasok sistem logistik yang berdaya saing, membangun konektivitas pusat-pusat pertumbuham ekonomi maritim berdasarkan eco-marine-concept,” kata Marsudi.

Menurut Marsudi, diperlukan pengembangan pelabuhan transportasi laut, mendorong kegiatan industri maritim, serta memanfaatkan potensi sumber energi baru terbarukan dari laut, seperti arus laut, energi pasang surut dan biofuel.

“Keterlibatan peran swasta dan masyarakat sangat penting. Pemerintah tidak hanya bergantung pada APBN,” ucapnya.

Sehubungan persoalan tapal batas, kata Marsudi, peserta kongres mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan percepatan wilayah batas maritim agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Sementara cost guard harus dikembalikan pada institusi yang memiliki kemampuan dan fungsi semestinya agar bisa memperkuat penegakan hukum. Meski begitu, para penjaga keamanan laut dan pantai ini juga perlu dilengkapi teknologi teknik sistem surveilance dan sistem deteksi dini.

Adapun bidang sosial budaya maritim, peserta kongres merekomendasikan agar pemerintah perlu mengembangkan kurikulum kemaritiman sejak pendidikan SD hingga SMA agar mampu menumbuhkan jiwa wirausaha kelautan serta kebijakan menggalakkan masyarakat mengkonsumsi ikan laut.