Buku Putih Sapta Adicitta UGM, Masukan untuk Jokowi-JK

Foto: Humas UGM
Foto: Humas UGM

Sleman, JOGJADAILY ** Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. Pratikno menyerahkan buku putih Sapta Adicitta UGM kepada perwakilan Tim Transisi, Jaleswari Pramodharwardani, secara simbolis, di ruang Balai Senat UGM, di sela pelaksanaan Kongres Maritim Indonesia, Selasa (23/9/2014).

UGM menyampaikan masukan dalam bentuk buku putih bertajuk Sapta Adicitta atau Tujuh Pemikiran UGM kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Buku tersebut berisi tujuh skala prioritas pembangunan nasional yang disusun 74 peneliti UGM.

Pratikno mengatakan, buku putih UGM sengaja diberikan khusus kepada Joko Widodo selaku alumnus UGM. Masukan yang diberikan tersebut bisa dijadikan bahan bagi Jokowi dalam menjalankan amanat lima tahun ke depan.

“Kita ingin memberi masukan kepada Pemerintah yang baru. Kebetulan presiden yang terpilih adalah alumnus UGM,” kata Pratikno.

Menurutnya, menjadi kebanggaan bagi sivitas akademika UGM, karena salah satu lulusannya terpilih menjadi pemimpin nomor satu di negeri ini. Namun begitu, kontribusi UGM dalam melahirkan lulusan berkualiats juga disertai masukan kepada siapa pun yang memerintah untuk mengedepankan mengatasi berbagai persoalan mendesak yang dihadapi bangsa.

Pengarustamaan Pembangunan Maritim

Berkaitan dengan Kongres Maritim, Pratikno sempat menyinggung pentingnya pemerintahan ke depan mengedepankan pengarusutamaan pembangunan maritim. Sudah sepantasnya, kata Pratikno, pemimpin, birokrat dan segenap lapisan masyarakat berpikir maritim.

“Dua bulan setelah dilantik, saya berharap pengarusutamaan matirim bisa dimulai lebih cepat baik dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial,” ujarnya.

Salah satu masukan Pratikno dalam pembangunan maritim adalah memperkuat tranportasi laut dari wilayah Indonesia bagian barat, hingga Indonesia bagian timur sehingga harga semua barang kebutuhan masyarakat menjadi makin lebih murah dan terjangkau.

Dia pun mengusulkan pelabuhan petikemas yang selama ini sebagai pintu masuk barang-barang impor sebaiknya ditempatkan di bagian ujung kepulauan Indonesia dengan harapan bisa mengembangkan industri di kawasan sekitar serta bisa mengisi barang-barang untuk kapal-kapal kecil yang selama ini kesulitan memuat barang apabila sudah kembali ke Jawa.

“Dengan begitu, Tol Laut tidak dimulai dengan dari anggaran besar, tapi dimulai dari kepres (Keputusan Presiden—red) dan komitmen,” katanya.

Simpul Strategis Perekonomian

Sementara itu, Prof. Dwikorita Karnawati, selaku Ketua Tim Penyusun Buku Putih Sapta Adicitta mengatakan, tujuh hasil pemikiran UGM tersebut sangat terkait dengan simpul-simpul strategis nadi perekonomian bangsa.

Ketujuh pemikiran UGM itu berisi etika kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan pangan dan pembangunan pertanian, terobosan dan revolusi manajemen sumberdaya air, kemandirian energi, inovasi dan rekayasa teknologi sumberdaya hutan, pembangunan maritim yang tangguh, dan inovasi budaya dengan menjadikan kota pusaka sebagai pembangkit ekonomi kreatif Indonesia.

Perwakilan Tim Transisi, Jaleswari Pramodharwardani, dalam kesempatan tersebut menuturkan, dirinya akan menyerahkan langsung buku Sapta Adicitta UGM kepada Presiden terpilih Joko Widodo.

“UGM selama ini sudah menjadi mitra lama Pak Jokowi. Buku ini tentunya menjadi masukan berharga bagi beliau. Saya akan sampaikan langsung ke pak Jokowi,” katanya.

Dari tujuan hasil pemikiran dari para pakar UGM ini, menurut Jaleswari, sangat selaras dengan ide dan pemikiran Joko Widodo.

“Saya melihat di Sapta Adicitta, ada hal-hal yang sudah menjadi perhatian dan prioritas pembangunan Pak Jokowi, seperti ketahanan energi dan sumberdaya air, ketahanan pangan, dan hutan yang menjadi urusan pembangunan ke depan,” katanya.

Selain itu, tambahnya, keinginan Jokowi dalam menjadikan RI sebagai Poros maritim dunia bukanlah isapan jempol, karena dilatarbelakangi perubahan geopolitik dan ekonomi dunia yang berpindah dari Eropa dan Amerika menuju Asia.

“Ini membawa implikasi bagi indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menciptakan ketertiban dunia, serta dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai kepentingan utama,” pungkasnya.