Kongres Maritim Indonesia Pertama Bakal Digelar UGM

Balai Senat UGM. (Foto: UGM)
Balai Senat UGM. (Foto: UGM)

Sleman, JOGJADAILY ** Kongres Maritim Indonesia akan digelar Universitas Gadjah Mada, 23-24 September di Balai Senat, Kampus UGM. Kongres melibatkan sedikitnya 300 pakar dari berbagai perguruan tinggi, praktisi, dan tokoh masyarakat. Di akhir kegiatan, UGM akan menyampaikan Deklarasi Kebangkitan Kembali Indonesia sebagai Negara Maritim sekaligus membentuk Forum Masyarakat Maritim Indonesia.

Kongres dilakukan dalam rangka memperkokoh jatidiri Indonesia sebagai bangsa berkarakter maritim, membangun kesadaran bersama bahwa Indonesia adalah benua maritim berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dan membangun komitmen menjaga kedaulatan negara seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Ketua pelaksana Kongres Maritim, Yosi Bayu Murti mengatakan, kongres yang dilaksanakan selama dua hari ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait roadmap kebijakan pembangunan kemaritiman.

“Kita ingin ada keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan maritim. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tapi sebagai penghubung untuk meningkatkan kesejahteran ekonomi rakyat di pulau terluar,” kata Yosi saat ditemui di kantor Pusat Studi Kelautan UGM, Jumat (19/9).

Kongres Maritim kali ini, rencananya akan mendisikusikan empat persoalan mendasar di bidang kemaritiman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni, pertama, persoalan hukum, hak, dan kedaulatan laut Indonesia. Kedua, konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim. Ketiga, kebijakan ekonomi berbasis maritim, dan keempat, sosial budaya dan peradaban maritim.

Perundingan Batas Negara

Dihubungi terpisah, pengamat perbatasan dan kemaritiman UGM, I Made Andi Arsana, menuturkan, persoalan perbatasan maritim RI dengan 10 negara tetangga belum sepenuhnya tuntas. Dari 10 negara tersebut, seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste, menurut Andi, ada dua negara tetangga yang belum sama sekali dibahas perundingan batas negaranya dengan Indonesia.

“Dua negara itu adalah Palau dan Timor Leste,” kata dosen teknik Geodesi UGM ini.

Meski perundingan batas negara dengan delapan negara tetangga lain sudah dilakukan, namun ada beberata daerah batas yang belum mencapai kesepakatan. Dia mencontohkan, lokasi batas RI dengan Malaysia di daerah Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi adalah batas wilayah sampai saat ini belum tuntas.

Menurutnya, belum dituntaskannya persoalan perbatasan dengan 10 negara tetangga disebabkan belum adanya kesepakatan antar-kedua negara. Masing-masing negara mengklaim bahwa garis batas mereka paling benar. Akibatnya, kelompok mesyarakat yang paling dirugikan adalah nelayan.

“Pelanggaran batas yang dilakukan oleh nelayan sebenarnya belum tentu melanggar garis batas kesepakatan. Bisa jadi hanya melanggar garis batas yang merupakan keinginan negara masing-masing,” ungkapnya.