Pemerintahan Baru Terancam Kesulitan Bangun Infrastruktur

Diskusi Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM. (Foto: Humas UGM)
Diskusi Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM. (Foto: Humas UGM)

Sleman, JOGJADAILY ** Selain terbebani besarnya alokasi subsidi BBM yang ditengarai selama ini tidak tepat sasaran, pemerintah Jokowi-JK juga dihadapkan pada minimnya anggaran pembiayaan pemeliharaan infrastruktur. Biaya pembangunan infrastruktur justru lebih besar dibandingkan dengan biaya investasi untuk membangun infrastruktur.

“Pak Jokowi kemungkinan tidak bisa merealisaikan janji kampanyenya karena terbebani dengan subsidi BBM. Sehingga dibutuhkan mencari ide liar dan ide besar karena Jokowi berharap setiap 3 bulan ada target yang bisa dicapai,” kata Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit, dalam Diskusi Jalan Kemandirian Bangsa, Perubahan untuk Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkerpibadian di Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Senin (1/9).

Pemerintahan baru dipastikan kesulitan menjalankan janji kampanye membangun infrastruktur, transportasi pubik, dan perumahan rakyat dalam dua tahun ke depan, apabila tidak mengurangi beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di APBN. Pasalnya, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur hanya 7 persen dari total APBN.

“Biaya pemeliharaan itu sekitar 60 ersen, sementara investasi itu hanya 40 persennya saja,” ujar Guru Besar Jurusan Teknil Sipil Universitas Gadjah Mada ini.

Menghadapi dilema tersebut, sambung Danang, pemerintah yang baru diharuskan mencari teroboson untuk menutupi pembiayaan di tengah tuntutan pertumbuhan ekonomi sangat besar yang diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

“Selain memenuhi janji kampanye, Jokowi diharuskan menjalankan amanat RPJP untuk membangun 6.000 kilo meter jalan baru, 3.750 km rel kereta api abru, 20 pelabuhan udara baru, dan penambahan 45 persen tranportasi publik di perkotaan,” terangnya.

Di bidang infrastruktur, menurut Danang, dua persoalan penting yang selama ini jadi kendala bagi pemerintah yakni investasi tidak tepat sasaran dan inefisiensi proyek.

“Banyak terjadi inefisiensi proyek karena korupsi. Ke depan, harus tepat sasaran dan efisiensi,” ujarnya.

Pembangunan Belum Merata

Sementara itu, pengamat ekonomi UGM, Mudrajad Kuncoro, mengatakan, tantangan yang dihadapi kabinet baru adalah pertumbuhan ekonomi yang belum berada pada jalur benar, karena ‘kue pembangunan’ hanya dinikmati 40 persen golongan berpendapatan menengah dan 20 persen golongan berpendapatan teratas.

Sementara 40 persen dari golongan masyarakat berpendapatan terendah yang seharusnya menikmati pembangunan, jutru mengalami penurunan hingga 16,88 persen.

Tidak hanya itu, tambah Mudrajad, biaya logistik nasional saat ini hanya 27 persen dari Produk Domestik Bruto dan belum memadai kualitas pelayanannya. Bahkan tingginya biaya logistik nasional menjadi kendala dalam pengembangan bisnis di Indonesia. Lebih jauh, ia menjelaskan, struktur PDB Indonesia hingga triwulan II tahun 2014 masih didominasi 58,7 persen provinsi-provinsi di Pulau Jawa, diikuti Sumatera 23,7 persen. Sementara Kawasan Timur Indonesia masih banyak mengandalkan sektor primer sekitar 17,6 persen.

“Ada kecenderungan pendapatan per kapita yang tinggi terpusat pada daerah provinsi yang kaya sumberdaya alam serta daerah yang padat penduduk,” pungkasnya.