Potensi Pajak Sektor Pariwisata Bisa Saingi Sektor Properti

Direktur Pandiva Strategics, Danang Munandar. (Foto: Pandiva Media)
Direktur Pandiva Strategics, Danang Munandar. (Foto: Pandiva Media)

Sleman, JOGJADAILY ** Semakin bergairahnya sektor pariwisata di Provinsi DIY bisa ditangkap sebagai potensi penerimaan pajak yang menjanjikan. Properti sebagai sektor andalan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY bisa disamai sektor pariwisata, bila dikelola dengan tepat.

“Belum lama ini, Mapala UTY menginventarisasi obyek wisata baru yang belum dikenal, tapi potensial. Hal ini menunjukkan, Jogja bukan hanya Malioboro atau Parangtritis. Banyak temuan obyek wisata baru yang sebaiknya dipromosikan dan dikawal lebih intens,” ujar Danang Munandar, Direktur Pandiva Strategics Yogyakarta, Rabu (17/9/2014).

Danang menjelaskan, misalnya Pemerintah Kabupaten Sleman yang membebaskan pajak untuk homestay di desa wisata, sebaiknya diimbangi dengan monitoring presisi. Tujuan pembebasan pajak untuk meningkatkan ekonomi warga, harus terus di-update untuk membaca potensi pajak baru dari sektor ini.

“Peraturannya memang sudah ada. Tapi bukan tidak mungkin itu direvisi atau bahkan ditiadakan. Semisal Desa Wisata-nya ramai, kan sebaiknya memang disamakan dengan yang lain (membayar pajak—red),” paparnya.

Seperti diketahui, homestay di desa wisata Sleman tidak termasuk dalam obyek pajak yang diatur dalam peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Pajak hanya dipungut untuk hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, rumah penginapan, guest house, dan kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.

Pembebasan pajak untuk homestay berlaku, meski hotel merupakan penyumbang pendapatan pajak yang nilainya relatif besar. Pajak hotel merupakan pendapatan terbesar keempat untuk Sleman yang nilainya mencapai Rp41,5 miliar dari total penerimaan pajak 2013 sebesar Rp281 miliar.

Revisi Penerimaan

Sementara itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY dikabarkan merevisi penerimaannya tahun 2014 Rp 3,403 triliun, dari target terdahulu, 3,636 triliun.

Menurut Kepala Kanwil DJP DIY, Rudy Gunawan Bastari, dari target tersebut telah terealisasi sebesar Rp1,584 triliun hingga awal September 2014. Dari sisi pertumbuhan, realisasi penerimaan pajak tahun 2014 di Kanwil DJP DIY mengalami pertumbuhan sebesar 3,40 persen.

“Rencana penerimaan per jenis pajak Kanwil DJP DIY adalah PPh OP dari rencana Rp97,890 miliar, direvisi Rp44,332 miliar; PPh 21 dari rencana Rp1,037 triliun, direvisi menjadi Rp 813,295 miliar; PPN dan PPnBM dari rencana Rp1,132 triliun, direvisi menjadi Rp1,230 triliun; pajak lainnya dari rencana Rp90,710 miliar, direvisi menjadi Rp65,266 miliar.

Pihaknya menambahkan, distribusi revisi target penerimaan DIY setiap KPP Pratama, yaitu KPP Pratama Yogyakarta dari Rp 1,409 triliun direvisi Rp 1,329 triliun, KPP Pratama Sleman dari Rp1,403 triliun menjadi Rp 1,303 triliun, dan KPP Pratama Bantul dari Rp 545,007 miliar menjadi Rp519,793 miliar.

KPP Pratama Wates dari Rp140,375 miliar direvisi menjadi Rp126,343 miliar dan KPP Pratama Wonosari dari Rp138,924 miliar menjadi Rp123,912 miliar.