Sri Sultan HB X: Wujudkan Budaya Maritim dengan Makan Ikan Laut

Sarasehan Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman serta Pencanangan Bulan Maritim di Balai Senat UGM, Kamis (28/8/2014). (Foto: Humas UGM)
Sarasehan Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman serta Pencanangan Bulan Maritim di Balai Senat UGM, Kamis (28/8/2014). (Foto: Humas UGM)

Sleman, JOGJADAILY ** Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengatakan, pemerintah mendatang diharapkan mampu mewujudkan budaya maritim dengan mendorong dunia pendidikan, keluarga, dan lembaga terkait untuk memiliki program makan ikan laut.

Sekalipun Indonesia kaya akan hasil laut, sambungnya, bangsa Indonesia tidak dikenal sebagai pemakan ikan. Rata-rata konsumsi ikan orang Indonesia adalah 30 kilogram per tahun, masih kalah dengan orang Malaysia yang mencapai 37 kg, bahkan hanya separuh dari konsumsi orang jepang yang makan ikan 60 kilogram per tahun.

“Kalau konsumsi ikan saja masih rendah, artinya tidak mengherankan jika penanganan illegal fishing tidak dianggap penting,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X dalam Sarasehan Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman serta Pencanangan Bulan Maritim di Balai Senat UGM, Kamis (28/8/2014).

Namun demikian, menurutnya, membentuk suatu budaya tidak bisa instan, tetapi harus dididik, diajari dan diedukasi.

“Ini hal yang sederhana, tetapi bisa mengubah cara pandang bangsa ini terhadap lautnya,” terangnya.

Jika makan ikan laut menjadi tradisi, imbuhnya, maka kebutuhan makan ikan akan meningkat, illegal fishing diperangi, pembangunan infrastruktur kelautan dan kekuatan keamanan dan keselamatan laut ditingkatkan.

Apabila ini berhasil, kata Sri Sultan, pemerintah akan berpikir ulang untuk membutuhkan badan atau lembaga yang mengatur tatakelola kelautan. Selama ini, menurutnya kesemerawutan tatakelola kelautan disebabkan masing-masing instansi bertindak berdasarkan peraturannya sendiri.

“Yang harus dipikirkan adalah kepentingan nasional, bangsa dan negara,” ungkapnya.

Sri Sultan menaruh harapan kepada presiden terpilih Joko Widodo untuk mengemban konsep pembangunan kemaritiman. Dia berharap, pemerintah Jokowi-JK di masa mendatang, minimal mengeluarkan satu kebijakan yang berorientasi kemaritiman.

“Di dalam konsep visi misi presiden terpilih memang terlihat ada kemajuan. Tapi untuk pembangunan maritim tidak cukup hanya satu periode presiden. Penggantinya harus peduli maritim,” tandasnya.

Cara Pandang Kelautan

Rektor UGM, Prof Pratikno, menuturkan, pemerintah mendatang harus mengubah orientasi cara pandang konsep pembangunan yang tidak hanya berorientasi darat, namun juga fokus pada bidang kelautan. Hal itu harus didukung semua kementerian agar tidak tumpang tindih dalam mengelola sumberdaya laut.

“Saya kira Presiden mendatang butuh seorang menteri yang mampu mengkoordinasi dan mendisiplinkan semua kementerian, sehingga bisa mengawal kebijakan dari hulu hingga hilir,” paparnya.

Sementara itu, Kasal, Laksamana TNI Marsetio, sependapat bahwa membangun visi maritim tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun perlu cara pandang komprehensif dan integral yang mencakup berbagai aspek. Dia pun sempat menyinggung bahwa Angkatan Laut siap apabila diplot sebagai kesatuan penjagaan laut dan pantai.

“Angkatan Laut siap menjadi penjaga laut dan pantai,” katanya.