Antisipasi Biaya Pengobatan Tinggi, Masyarakat Kulon Progo Diminta Turut BPJS

Sosialisasi JKN-BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha di Kabupaten Kulon Progo. (Foto: Pemkab Kulon Progo)
Sosialisasi JKN-BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha di Kabupaten Kulon Progo. (Foto: Pemkab Kulon Progo)

Kulon Progo, JOGJADAILY ** Biaya pengobatan masyarakat terbesar di Kulon Progo, mayoritas untuk cuci darah. Karena, untuk cuci darah diperlukan biaya besar dan terus-menerus. Banyak masyarakat yang mengalami sakit berat, karena biaya besar kemudian jatuh miskin, baru mengetahui manfaatnya ketika sakit.

Masyarakat yang jadi peserta BPJS akan lebih ringan, karena biaya pengobatan ditanggung oleh BPJS. BPJS adalah badan yang akan ditagih provider, dalam hal ini Rumah Sakit, untuk klaim asuransi.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Astungkoro, kepada seluruh Badan Usaha dan masyarakat di Kulon Progo. Ia berharap, masyarakat jangan menganggap remeh kepesertaan BPJS.

Sekda hadir saat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Yogyakarta menggelar Sosialisasi JKN-BPJS Kesehatan bagi Badan Usaha di Kabupaten Kulon Progo, di Aula Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulon Progo, Rabu (8/10/2014).

“Per 1 Januari 2015, semua karyawan harus ikut BPJS, karena ini sesuai amanat UU dan Perpres,” tegasnya, seperti diberitakan Pemkab Kulon Progo.

Mengingat pentingnya masuk BPJS, Sekda mengharapkan peserta yang hadir untuk menyampaikan informasi yang didapat kepada seluruh karyawan perusahaan atau badan usaha masing-masing. Ia berharap, seluruh karyawan Badan Usaha di Kulon Progo dapat dikover.

Sekda menyampaikan terimakasih, saat ini sudah ada 87 perusahaan yang terdaftar di BPJS. Selama dua bulan terakhir, kepesertaan di BPJS Kulon Progo meningkat signifikan, termasuk kepesertaan mandiri.

Kepala Dinsosnakertrans, Eka Pranyata, menyampaikan, terkait kepesertaan BPJS yang dahulu dari Jamkesmas, saat ini melakukan perbaikan data mengirim ke pusat.

Karena, dari hasil evaluasi, ditemui banyak data yang tidak tepat, baik karena kartu double, pindah domisili, meninggal tapi tidak dilaporkan, dan ada yang tidak tepat sasaran.

“Setiap 6 bulan, daftar diperbaiki dikirim ke pusat” katanya.

Selaku pembicara, selain Astungkoro, yakni Ahmad Sofwan dari Unit Pemasaran BPJS Kesehatan Kanwil DIY dan Dokter pelayanan primer BPJS, Renny Lo, yang menyampaikan alur pelayanan kesehatan peserta BPJS.