Fakultas Kehutanan UGM Beri Masukan Presiden Jokowi tentang Pengelolaan Hutan

Illegal logging di Riau. (Foto: WWF Australia)
Illegal logging di Riau. (Foto: WWF Australia)

Sleman, JOGJADAILY ** Pemerintah baru perlu mendorong perubahan paradigma pembangunan ekosistem berbasis pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan saat ini hanya menghasilkan pembangunan yang tidak berkelanjutan, karena merusak lingkungan, menguras sumberdaya alam, bahkan meningkatkan jumlah angka kemiskinan.

Oleh sebab itu, diperlukan perubahan mindset pembangunan sektor kehutanan dengan titik berat regulasi yang berpihak pada tatakelola yang baik, termasuk kepastian usaha dan pemerataan akses sumberdaya hutan, lalu melakukan pembangunan SDM dan riset yang berarah pada upaya pengelolaan hutan lestari.

“Terutama menyangkut downstream process,” ujar Pakar Kehutanan UGM, Prof. Mohammad Na’iem, seperti dilansir Humas UGM.

Intervensi kebijakan juga diperlukan untuk menjamin perbaikan pengelolaan hutan Indonesia secara fundamental. Antara lain dengan menyediakan benih dan bibit unggul, tenaga kerja yang andal dalam jumlah cukup dan mendapat gaji yang layak.

“Perlu ada terobosan dalam keberpihakan paradigma terhadap kelestarian hutan dengan memberi insentif dan menerapkan model bisnis yang menguatkan pertumbuhan lestari dan pemerataan,” paparnya.

Pemberian insentif kepada masyarakat yang terlibat dalam upaya pengelolaan hutan perlu didorong untuk menurunkan angka kemiskinan. Pemberian insentif juga dapat meningkatkan kemauan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan.

Tidak hanya itu, upaya audit dan revisi tata-ruang perlu mendapatkan prioritas untuk mewujudkan keseimbangan antara pola pemanfaatan dan konservasi, lalu memberikan jaminan kepastian hukum penguasaan dan pengusahaan hutan dalam pengelolaan hutan.

Sektor Kehutanan Menurun

Saat ini, kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi nasional dinilai semakin menurun. Pada 1999, sektor kehutanan mampu berkontribusi sebesar 1,26 persen dan menurun menjadi 0,67 persen di tahun 2012.

Fakultas Kehutanan UGM mendorong pemerintah baru untuk mengubah paradigma pembangunan sektor kehutanan yang ditengarai belum mampu mengapresiasi nilai pemanfaatan hutan tropis yang berdampak pada rendahnya nilai tambah produk kehutanan.

“Meskipun luasan kawasan hutan mencapai 120 juta hektar, sektor kehutanan makin tidak unggul secara komparatif terhadap sektor lain,” kata Na’iem.

Sumberdaya hutan memiliki peran dan fungsi strategis dalam menjamin keberlanjutan eksosistem dan lingkungan. Namun, upaya pelestarian hutan dalam pemanfaatan hutan tropika menghadapi tantangan yang berat, seperti semakin tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan tropis.

“Hal ini diindikasikan dengan merosotnya produksi kayu nasional dari 28 juta meter kubik di tahun 1990 menjadi 4,55 juta meter kubik pada tahun 2011,” ujarnya.

Sementara di tingkat global, hutan tropika sudah tidak mampu mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. Sedangkan di sisi lain, keanekaragaman hayati mengalami penurunan dan meningkatkan angka kemiskinan masyarkat sekitar hutan. Saat ini, terdapat sekitar 48,8 juta orang yang tersebar di 19.410 desa berada di sekitar hutan dengan hidup bergantung dari hasil hutan.

“Kebanyakan penduduk yang tinggal di sekitar hutan merupakan masyarakat miskin yang terus akan menekan kondisi hutan yang ada,” jelas Na’iem.

Hal tersebut tentunya menjadi kendala dalam pencapaian target Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut Rio+20. Karenanya, diperlukan terobosan untuk mengubah pengelolaan hutan tropika dan dalam waktu yang sama mampu meningkatkan kinerja sektor kehutanan.

Teknik Silvikultur Intensif

Dituturkan Na’iem, saat ini sebagian hutan yang tersisa dalam kondisi kurang, bahkan tidak produktif. Untuk meningkatkan produktivitas hutan, dapat dilakukan dengan menerapkan model pembangunan hutan, melalui teknik silvikultur intensif (SILIN) yang dikembangkan Fakultas Kehutanan UGM.

Dengan teknik ini, bisa cepat memulihkan kondisi hutan dalam memproduksi kayu. SILIN telah diterapkan di enam IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu model) di Kalimantan sejak 2002 silam.

“Hasilnya menunjukkan, setelah 12 tahun pasca-tebang pilih, tegakan hutan yang dikelola dengan teknik SILIN sudah mendekati hutan alam dan produktivitasnya meningkat hingga 10 kali lipat,” kata Na’iem.

Sejumlah rekomendasi terkait pengelolaan hutan merupakan hasil pemikiran pakar UGM di bidang kehutanan, yaitu Prof. Soekotjo, Prof. Mohammad Nai’em, dan Oka Karyanto.

Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari Buku Putih Sapta Adicitta UGM yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sebagai masukan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan Indonesia ke depan.