Basarnas Tunjuk DIY Sebagai Provinsi Percontohan Tanggap Bencana

PENANGANAN BENCANA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X saat meresmikan kantor Basarnas DIY di Sedayu, Kabupaten Bantul pada Selasa (20/10/2014). Kini Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sedang melakukan perbaikan mutu penanganan bencana. (Foto: Basarnas DIY)
PENANGANAN BENCANA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X saat meresmikan kantor Basarnas DIY di Sedayu, Kabupaten Bantul pada Selasa (20/10/2014). Kini Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sedang melakukan perbaikan mutu penanganan bencana. (Foto: Basarnas DIY)

Kota Jogja, JOGJADAILY ** Badan SAR Nasional (Basarnas) mengukuhkan DIY sebagai provinsi percontohan tanggap bencana. DIY dinilai sebagai provinsi yang telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pencarian dan pertolongan korban bencana dengan baik. Kini DIY tengah fokus untuk melakukan pembangunan desa tangguh bencana menyusul datangnya musim pancaroba dan musim hujan mendatang.

Kepala Basarnas, Marsekal Dua TNI F Henry Bambang Sulistyo telah menandatangani nota kesepahaman dengan Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Gatot Saptadi. Hal tersebut terkait dengan pelayanan, pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. Henry mengaku kedua belah pihak juga telah menandatangani perjanjian kerjasama tentang standar operasional prosedur pencarian dan pertolongan di bidang kesehatan.

Banyak institusi terkait yang terlibat dalam proses pananganan bencana, baik dalam proses pencarian, pertolongan hingga penanganan korban. Lanjut Henry, untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih kewenangan pihaknya mengaku perlu adanya kesepahaman antar institusi terkait hal tersebut.

Lembaga dan institusi seperti Dinas Kesehatan, Basarnas Daerah, Palang Merah Indonesia, Polisi hingga TNI perlu bekerjasama dengan baik. Kinerja sejumlah instansi dan lembaga tersebut berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penanganan bencana. Henry mengaku terus melakukan upaya perbaikan manejemen dan kerjasama untuk memperkecil jumlah korban bencana seminimal mungkin.

SOP antar instansi dan lembaga akan dibuat pertamakali di DIY, dan rencananya selanjutnya SOP itu akan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam melakukan manajeman penanganan bencana. Henry mengaku memilih DIY karena faktor intensitas terjadinya bencana. Ia mengaku banyak terjadi bencana di DIY, gempa, erupsi gunung, tanah longsor, hingga korban tenggelam di sejumlah pantai selatan.

Desa Tangguh Bencana

BPBD DIY tengah berupaya untuk melakukan perluasan pembentukan desa tangguh bencana menyusul terjadinya musim pancaroba hingga musim hujan. Program desa tangguh bencana merupakan upaya untuk memberikan wawasan serta kesiapan mitigasi bencana.

Di Provinsi DIY terdapat 301 daerah yang diidentifikasi rawan terjadinya bencana. Namun dari jumlah daerah rawan tersebut masih dikelompokkan dalam tiga level, yakni pratama, madya dan utama. Gatot menuturkan dengan program desa tangguh bencana, diharapkan warga mengantongi bekal untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, gunung merapi, kekeringan, penyakit epidemis dan angin putting beliung. Namun lanjut gatot, paling tidak masyarakat telah memiliki kesadaran masing – masing bagaimana menghadapi kemungkinan – kemungkinan bencana saat pancaroba.

Rencananya akan dibentuk peraturan desa (Perdes) agar program desa tangguh bencana dapat berjalan dengan baik. Peraturan desa memuat beberapa manajemen baik terkait penyusunan anggaran untuk tanggap bencana hinga perencanaan penanganan tingkat desa.

Gatot berharap agar masyarakat yang berada diluar daerah rawan bencana untuk turut membantu dalam mengupayakan mitigasi bencana secara mandiri. Kini telah terbentuk 120 desa tangguh bencana di seluruh wilayah DIY.