Jumlah Penduduk Tinggi, Kepala Daerah se-DIY Bakal Didampingi Dua Wakil

Bupati Kulonprogo dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) melantik Suroto kades terpilih Desa Cerme Kecamatan Panjatan, Senin (25/6/2012). (foto:kulonprogokab.go.id)
PENDAMPINGAN – Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo melantik Kades terpilih Desa Cerme Kecamatan Panjatan Suroto, Senin (25/6/2014). Kini tengah direncanakan Bupati Kulon Progo bakal didampingi dua wakil sekaligus.(Foto: Pemkab Kulon Progo)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Pilkada Kabupaten/Kota di DIY memungkinkan hanya memilih calon kepala daerah (Bupati/Walikota). Sementara untuk posisi wakil bupati/wakil walikota ditunjuk oleh kepala daerah terpilih sebanyak dua wakil.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Muhammad Najib mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1/2014 tentang Pilkada, memungkinkan kabupaten/kota di DIY memiliki dua wakil bupati atau wakil walikota.

Dalam Perppu pasal 168 ayat 2 menyebutkan, jumlah penduduk 100 ribu tidak memiliki wakil bupati/walikota. Jumlah penduduk 100 ribu sampai 250 ribu jiwa memiliki satu wakil bupati/walikota. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk di atas 250 ribu jiwa dapat memiliki dua Wakil Bupati/Wakil Walikota,” kata Najib usai menggelar sosialiasi Pilkada, akhir pekan kemarin.

Melihat populasi penduduk di lima Kabupaten/Kota se-DIY tidak ada daerah yang memiliki jumlah penduduk dibawah 250 ribu. “Jumlah penduduk di kabupaten/Kota di DIY lebih dari 250 ribu jiwa, jadi seorang kepala daerah akan didampingi dua wakil,” paparnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2012, jumlah penduduk Kulonprogo sebanyak 393.221 jiwa, Bantul (927.958 jiwa), Gunungkidul (684.740 jiwa), Sleman (1.114.833 jiwa) dan Kota Jogja (394.012 jiwa).

Menurut Najib, berdasarkan amanah Perppu, wakil bupati/walikota dipilih sendiri oleh Bupati/Walikota terpilih. “Itu seperti hak prerogatif Bupati/Walikota terpilih dalam memilih wakilnya. Seperti layaknya presiden memilih menteri-menterinya,” ujarnya.

Najib menambahkan, wakil bupati/walikota yang dipilih bupati tersebut, tanpa harus melalui pertimbangan DPRD setempat. Bahkan, tidak perlu dilakukan uji publik. “Yang perlu menjalani uji publik hanya calon bupati, karena Perppu Pilkada ini hanya mengatur memilih bupati/walikota. Wakilnya murni menjadi hak prerogatif bupati/walikota,” paparnya.

Anggota Tim Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pilkada Bambang Eka Cahyo menambahkan, dalam Perppu memang mengisyaratkan kabupaten/kota di DIY memiliki dua wakil bupati/walikota. “Karena dari jumlah penduduk, semuanya di atas 250 ribu jiwa,” katanya.

Namun, pengamat pemerintah UMY ini menggarisbawahi sebaiknya kabupaten/kota melihat kondisi keuangan daerahnya jika memiliki dua wakil bupati/walikota. Pasalnya, untuk gaji pejabat daerah (bupati-wakil bupati/walikota – wakil walikota) menjadi beban keuangan daerah. “Jadi sebaiknya melihat keuangan daerah juga,” kata Mantan Ketua Bawaslu RI.