Kabag Litbang BAP DIY: Waktunya UGM Kembali Menjadi Universitas ‘Ndeso’

PERAN UGM – Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan, Bayu Februarino Putra, saat ditemui di kantornya. Bayu menyoroti kiprah UGM yang terkesan mendahulukan isu nasional ketimbang lokal DIY. (Foto: Arif Giyanto)
PERAN UGM – Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan, Bayu Februarino Putra, saat ditemui di kantornya. Bayu menyoroti kiprah UGM yang terkesan mendahulukan isu nasional ketimbang lokal DIY. (Foto: Arif Giyanto)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Kiprah Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terkesan kurang memprioritaskan isu lokal DIY mendapat sorotan dari Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan, Bayu Februarino Putra.

“Waktunya UGM kembali menjadi universitas ndeso. Untuk memperbaiki bangsa ini, faktor desa sangatlah signifikan. Bila desa sejahtera, Indonesia pun akan sejahtera,” tuturnya kepada Jogja Daily, beberapa waktu lalu.

Ia menilai, kini UGM lebih banyak membangun diskursus tingkat nasional. Sementara bila ditelisik lebih dalam, Pemprov DIY juga membutuhkan sentuhan akademis yang jelas akan berguna, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Peran kampus sebagai periset, inisiator, dan fasilitator berbagai dinamika desa sangat diharapkan mampu mengubah persoalan menjadi solusi bermanfaat. Secara sistem, kampus telah memiliki prasyarat utama, seperti pakar, analisis, dan manajemen isu terukur,” kata Bayu.

Menurut Bayu, apalagi belum lama ini, Dana Desa sebesar Rp112,6 miliar segera dicairkan ke pemerintah desa (Pemdes) se-DIY. Pengucuran dana desa itu sebagai implementasi Undang-Undang tentang Desa, nomor 6 tahun 2014.

“Susah mengharapkan kealamiahan peningkatan produktivitas desa tanpa peran kampus. UGM dengan usia dan jam terban setinggi itu, pasti punya banyak cara untuk menginisiasi desa agar lebih baik,” ucapnya.

Bayu berharap, dengan kembali menjadi universitas ndeso, UGM dapat terus eksis di tengah-tengah masyarakat Jogja pada khususnya.

Dana Desa

‪Seperti ditulis sebelumnya, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Aris Eko Nugroho, mengatakan, dana desa sebesar Rp112,6 miliar itu bersumber dari APBN. Besaran dana itu dibagikan ke 393 desa di seluruh DIY pada 2015. Angka tersebut sudah masuk dalam perencanaan RAPBD 2015 dan sudah disampaikan ke masing-masing daerah melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Alokasi dana untuk masing-masing desa nilainya beragam, tak sama,” ujarnya di Kepatihan, Kamis (13/11/2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan dibagikan melalui masing-masing Kabupaten/Kota. Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi terbesar, yakni Rp41,3 miliar dibagi untuk 144 desa. Sementara Kabupaten Bantul memperoleh Rp21,5 miliar untuk 75 desa, Kulonprogo Rp25 miliar untuk 88 desa, serta Sleman Rp24,7 miliar untuk 86 desa.

‪”Itu nanti dibagi oleh kabupaten masing-masing, nominalnya sekitar Rp200-300 juta per desa dari APBN,” katanya.

‪Meski begitu, nominal ADD bisa lebih dari itu. Sebab, sumber anggaran tak hanya dari APBN, tapi ada tambahan anggaran dari APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian Dana Perimbangan yang diterima kabupaten. Pengelolaan sumber-sumber keuangan desa itu nantinya dikelola, seperti halnya APBD.

“Dalam hal ini disebut APBDes. Nantinya ada yang sampai Rp1,5 miliar per tahun,” terang Aris.