Pusat Luncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Cerdas DIY Sasar 3.500 Siswa

KARTU CERDAS - Siswa SD Kulon Progo tengah mengerjakan soal yang diberikan. Pemprov DIY tetap memberlakukan Kartu Cerdas, karena masih efektif. (Foto: Disdiknas Kulon Progo)
KARTU CERDAS – Siswa SD Kulon Progo tengah mengerjakan soal yang diberikan. Pemprov DIY tetap memberlakukan Kartu Cerdas, karena masih efektif. (Foto: Disdiknas Kulon Progo)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Meski pemerintah pusat telah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), namun program itu belum dijalankan di DIY. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) tetap menjalankan program lama untuk siswa sekolah.

“Di DIY tetap menggunakan program lama,” ujar Kepala Dinas Disdikpora DIY, Baskara Aji, di DPRD DIY, Rabu (12/11/2014).

Menurutnya, untuk mengantisipasi siswa putus sekolah karena miskin, Pemprov DIY tetap memberlakukan program lama, yaitu Kartu Cerdas.

“APBD DIY sudah mengalokasikan Kartu Cerdas ini sebesar Rp9 miliar per tahun,” ungkapnya.

Program yang di-launching April 2014 ini menyasar 3.500 siswa, dengan rincian 1.500 siswa SMP dan 2.000 siswa SMA. Selain Kartu Cerdas, Pemda DIY juga masih memberlakukan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jumlah siswa yang terkover lewat program BSM ini sekitar 16 ribu, dari tingkat SD sampai SMA.

Besaran nominal per siswa berbeda, tergantung tingkat pendidikan. Siswa SD Rp100 ribu per bulan, siswa SMP Rp200 ribu per bulan, dan siswa SMA bisa mencapai Rp450 ribu.

Menurut Aji, DIY bukan percontohan pelaksanaan KIP yang diluncurkan Presiden Jokowi.

“Di sini (DIY) tidak menjadi sampel KIP, karena kita sudah melakukannya (penanganan program putus sekolah) dengan sangat baik,” jelasnya.

Aji menambahkan, kemungkinan KIP baru diterapkan di DIY 2015 mendatang. Pun demikian, program yang diluncurkan oleh Pemda DIY juga tetap berlaku.

“Karena, KIP tidak mampu mengkover semua siswa miskin di DIY. Data yang digunakan KIP nanti menggunakan data penerima BSM, sekitar 16 ribuan siswa, dari SD sampai SMA,” paparnya.

Dia memastikan, jika KIP diberlakukan, tidak akan ada siswa miskin yang menerima bantuan atau beasiswa dobel.

“KIP diberlakukan, kita menyesuaikan. Tidak boleh ada siswa yang terima dobel. Penerima bantuan bukan sedang terima bantuan sebelumnya,” ujarnya.

Potensi Tumpang Tindih

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan, DIY Wuryadi, mengungkapkan, program pengentasan anak putus sekolah di DIY sebenarnya sudah bagus.

“Pak Gubernur sudah mencanangkan, tidak boleh ada anak usia sekolah di DIY yang tidak sekolah. Itu sudah direspons dengan berbagai program milik DIY,” katanya.

Dia melihat, peluang tumpang tindih. Program dari pusat (KIP) dan dari DIY semuanya menyasar pada anak atau siswa.

“Kalau BOS kan untuk sekolah, KIP kan pada anak. Jadi dikordinasikan itu penting,” imbuhnya.

Menurutnya, jika nanti diberlakukan KIP maka jangan sampai malah tidak bagus.

“Orientasinya, semua program (dari pusat dan daerah) bagus, tinggal dikoordinasikan. Itu yang lebih penting, agar tidak tumpang tindih dan salah sasaran,” tandas dia.