Rp112 Miliar Dana Desa untuk DIY Siap Dicairkan

DANA DESA - Kantor Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Kini, Pemdes berhak mengelola anggaran sendiri. (Foto: indoplaces.com)
DANA DESA – Kantor Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Kini, Pemdes berhak mengelola anggaran sendiri. (Foto: indoplaces.com)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Dana sebesar Rp112,6 miliar segera dicairkan ke pemerintah desa (Pemdes) se-DIY. Pengucuran dana desa itu sebagai implementasi Undang-Undang tentang Desa, nomor 6 tahun 2014.

‪Kepala Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Aris Eko Nugroho, mengatakan, dana desa sebesar Rp112,6 miliar itu bersumber dari APBN. Besaran dana itu dibagikan ke 393 desa di seluruh DIY pada 2015. Angka tersebut sudah masuk dalam perencanaan RAPBD 2015 dan sudah disampaikan ke masing-masing daerah melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Alokasi dana untuk masing-masing desa nilainya beragam, tak sama,” ujarnya di Kepatihan, Kamis (13/11/2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan dibagikan melalui masing-masing Kabupaten/Kota. Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi terbesar, yakni Rp41,3 miliar dibagi untuk 144 desa. Sementara Kabupaten Bantul memperoleh Rp21,5 miliar untuk 75 desa, Kulonprogo Rp25 miliar untuk 88 desa, serta Sleman Rp24,7 miliar untuk 86 desa.

‪”Itu nanti dibagi oleh kabupaten masing-masing, nominalnya sekitar Rp200-300 juta per desa dari APBN,” katanya.

‪Meski begitu, nominal ADD bisa lebih dari itu. Sebab, sumber anggaran tak hanya dari APBN, tapi ada tambahan anggaran dari APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), bagi hasil pajak daerah kabupaten, bagian Dana Perimbangan yang diterima kabupaten. Pengelolaan sumber-sumber keuangan desa itu nantinya dikelola, seperti halnya APBD.

“Dalam hal ini disebut APBDes. Nantinya ada yang sampai Rp1,5 miliar per tahun,” terang Aris.

‪Bimbingan Teknis

Karenanya, Pemda DIY mulai menggelar bimbingan teknis pengelolaan anggaran itu. Ada tiga tahap pelatihan dalam dua bulan terakhir. Tahap pertama sudah menjaring 120 camat dan bendahara desa di DIY. Berikutnya, Pemda akan melatih tim pengevaluasi anggarannya juga yakni perwakilan Pemkab.

“Nanti mereka yang akan menularkan ilmunya ke seluruh desa di DIY (393 desa),” jabar Aris.

‪”Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga sedang menyempurnakan modulnya. Targetnya, November sudah bisa digunakan,” imbuhnya.

‪Dalam PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 100, dijelaskan tentang ketentuan penggunaan anggaran desa. Sedikitnya, 70 persen dari anggaran desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemdes, pembangunan desa, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat.

‪Sisanya, maksimal 30 persen digunakan untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemdes, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif RT-RW. Jadi, desa akan mengelola anggaran, persis seperti Pemerintahan Daerah dalam lingkup kecil.

‪Tertuang juga dalam PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 24 yang menyebutkan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.