UGM Bahas Energi Baru dan Terbarukan dalam Forum Riset Industri Indonesia Keenam

Forum Riset Industri Indonesia Keenam. (Foto: Humas UGM)
Forum Riset Industri Indonesia Keenam. (Foto: Humas UGM)

Sleman, JOGJADAILY ** Pelaku bisnis dari PGN, Samator, Wika Industri Energi, dan Prosympac melihat bahwa sebenarnya Indonesia memiliki sumberdaya yang cukup untuk kemandirian energi. Dengan upaya yang serius dari semua pihak untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan, para pelaku bisnis optimis bahwa Indonesia dapat segera mewujudkan kemandirian energi.

Andi Nugraha, Direktur WIKA Industri Energi, menyampaikan bahwa potensi tenaga surya di Indonesia sangat besar. Energi surya adalah sumber yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia dengan rata-rata produksi per tahun mencapai 1.500 Mio. kWh per 1 MW PV power.

“Dengan potensi itu pemerintah telah merancang pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakan energi surya terutama di daerah Indonesia Timur,” kata Andi dalam Forum Riset Industri Indonesia ke-6 di UGM Kampus Jakarta, Rabu (5/11/2014), seperti dirilis Humas UGM.

Andi mengatakan, selain melakukan terobosan penggunaan energi baru dan terbarukan, hal lain yang perlu dilakukan adalah penghematan. Pemerintah menurutnya telah melakukan berbagai upaya penghematan di tahun 2014 dan berhasil baik. Melalui berbagai upaya penghematan pada tahun 2014 ini diharapkan subsidi dapat turun menjadi sekitar Rp71,36 triliun.

Senada Andi, Arif Rochman, Direktur Utama Prosympac, menyampaikan bahwa pihaknya melihat peluang yang besar bagi industri kelapa sawit untuk membangun sumber energi terbarukan. Optimisme ini terbangun karena Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia dengan lebih dari 600 unit PKS dan produksi CPO lebih dari 22 juta ton/tahun dengan konsumsi dalam negeri hanya 8 juta ton CPO/tahun.

“Indonesia mempunyai lahan plasma perkebunan kelapa sawit lebih dari 10 juta hektar, di mana dalam 5-10 tahun ke depan dalam proses replanting dengan potensi biomass terproduksi hingga 75 ton/hektar,” tegas Arif.

Green Financing

Di sisi lain, Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edi Setiawan, menilai, kemandirian energi tidak cukup dengan pengembangan teknologi terkait, namun juga harus diimbangi dukungan kebijakan keuangan.

OJK saat ini mendorong perbankan untuk tidak lagi melakukan greedy financing (fokus pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai melalui GDP) dan berubah menjadi green financing. Green financing adalah pembangunan ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan people, profit, perlindungan, dan pengelolaan kekayaan alam, serta mengundang partisipasi semua pihak.

“Aktivitas green economy dilakukan dengan mendukung pendanaan proyek-proyek bidang ketahanan pangan dan ketahanan energi serta proyek yang ramah lingkungan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK),” terang Edi.

Dalam perencanaan, OJK akan melakukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan sustainable finance, meningkatkan portofolio pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan, dan melanjutkan program peningkatan kapasitas penyediaan sumber-sumber pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan seperti Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, pertanian organik, industri hijau, dan eco-tourism.