Dukung Penegakan Identitas Negara Maritim, FH UII Bahas Supremasi Hukum

Supremasi hukum laut - Pakar hukum Internasional Hikmahanto Juwana memaparkan pentingnya supremasi hukum laut pada acara stadium general di FH UII, Selasa (6/1/2015). Dalam mewujudkan jati diri sebagai negara maritim, Pemeritah perlu tegas dalam menegakkan hukum laut. (Foto: UII Press).
Supremasi hukum laut – Pakar hukum Internasional Hikmahanto Juwana memaparkan pentingnya supremasi hukum laut pada acara stadium general di FH UII, Selasa (6/1/2015). Dalam mewujudkan jati diri sebagai negara maritim, Pemeritah perlu tegas dalam menegakkan hukum laut. (Foto: UII Press).

Kota Jogja, JOGJADAILY ** Merespon visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan poros maritim dunia, FH UII menggelar stadium general, selasa (6/1/2015). Acara ini difokuskan untuk membahas konsep penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Turut dalam acara ini, Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana.

Upaya Presiden Jokowi untuk membangun indentitas Indonesia sebagai negara maritim dinilai sangat tepat. Visi kemaritiman ini adalah langkah strategis untuk menggenjot pembangunan nasional berbasis potensi kelautan nusantara. Namun menurut Hikmahanto, Ada satu aspek yang tidak boleh dilupakan Pemerintah yakni supremasi hukum atau penegakan hukum.

Dalam acara ini disepakati bahwa visi kemaritiman memang sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia yang sejak lama dikenal sebagai negara yang identik dengan kelautan. Namun dalam perkembanganya ternyata ada beberapa negara yang merasa tidak nyaman dengan langkah yang ditempuh Indonesia saat ini.

Hikmahanto menjelaskan tantangan untuk mewujudkan identitas negara maritim tidaklah ringan. Salah satu contoh adalah reaksi beberapa negara tetangga yang terlihat tidak nyaman dengan penegasan jati diri bangsa ini.

Salah satu langkah untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan melakukan penegakan hukum yang kuat. “ Tanpa penegakan hukum yang kuat di wilayah perairanya, Maka konsep negara maritim tidak akan mendapat penghormatan dari negara – negara lain,” Ungkap Hikmahanto, Selasa (6/1/2015).

Hukum Laut

Selama ini penegakan hukum laut di Indonesia terbilang masih sangat lemah, Untuk itu kedepanya Pemerintah harus menempuh langkah nyata penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam menentukan setiap kebijakannya.

Hikmahanto mengatakan dasar hukum yang harus dipegang Pemerintah adalah konvensi PBB tentang hukum laut internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Lanjutnya, Dalam konvensi tersebut untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia berhasil mengajukan tentang konsep negara kepulauan sebagai kaidah hukum baru di dunia internasional.

Namun demikian masih ada beberapa kelemahan dalam konvensi ini, Yakni tidak semua negara meratifikasi UNCLOS, Untuk itu Pemerintah harus aktif dalam mensosialisasikan konvensi ini kepada negara – negara tetangga. “Sebagai negara berdaulat, Indonesia juga dituntut untuk tegas dalam menerapkan UNCLOS di wilayah perairanya,” Tuturnya.

Penegakan hukum secara tegas mulai terlihat dalam kasus penenggelaman beberapa kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Meski menuai banyak protes, Langkah ini dinilai benar, Agar supremasi hukum berjalan di wilayah perairan Indonesia.

“Kita punya kedaulatan wilayah termasuk di lautan, Yang di dalamnya ada hukum dan undang – undang kelautan dan perikanan yang harus ditaati oleh semua pihak,” Tegasnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan Pemerintah terkait dengan supremasi hukum adalah tentang sengketa perbatasan yang melibatkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia. Hikmahanto berharap Pemerintah tidak lengah, Karena ini merupakan hak Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.