Sejahterakan Desa, DIY Kawinkan UU Desa, UU Otonomi Daerah, dan UU Keistimewaan

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Foto: Snipview)
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Foto: Snipview)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Dalam Undang-Undang Desa, desa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankannya, Pemerintah Daerah DIY melakukan pendekatan dengan kabupaten/kota se-DIY dan mengawinkan tiga undang-undang menjadi satu kesatuan.

“Undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta. Di situ, Pemda DIY tidak sekadar berbicara APBD kabupaten maupun Tingkat I, tetapi juga mengenai APBN dan Dana Keistimewaan,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di bangsal Kepatihan, siang tadi, Sabtu (31/01/2015).

Gubernur hadir dalam Sarasehan Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tema ‘Undang-Undang Desa dalam Kerangka Keistimewaan Yogyakarta’ yang diselenggarakan Karang Taruna DIY.

Selain Sultan sebagai narasumber utama, hadir pula Budiman Sudjatmiko. Sementara Arie Sudjito sebagai moderatornya.

Menurut Gubernur, dengan dana keistimewaan, DIY akan mengubah kelembagaan yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Hal itu telah dibahas Anggota DPRD periode 2009-2014, tapi belum selesai, dikarenakan persoalan penyebutan Tingkat I menggunakan kata ‘provinsi’ atau tidak.

“Namun sekarang telah dijelaskan Kementerian Departemen Dalam Negeri bahwa untuk Tingkat I DIY tidak menggunakan kata ‘provinsi’,” kata Sultan.

Kelembagaan tersebut kini mulai dibahas dan dibentuk Pansus di DPRD DIY. Sultan berharap, dapat cepat selesai.

Perda Keistimewaan (Perdais) kelembagaan ini akan menjadi acuan kabupaten/kota se-DIY untuk mengubah kelembagaannya.

Pemda DIY juga menggandeng UIN Sunan Kalijaga untuk mendesain kelembagaan agar tidak terjadi kesimpangsiuran kelembagaan di kabupaten/kota, mengingat dari aspek pertanggungjawaban yang harus jelas. Karena, penggunaan dana keistimewaan tidak diperbolehkan hibah, tetapi harus kegiatan.

UU Desa Diharapkan Tepat Sasaran

Sementara itu, anggota DPR-RI dan Pansus Undang-Undang Desa, Budiman Sudjatmiko, mengatakan, Undang-Undang Desa diharapkan menyelesaikan permasalahan di desa yang selama ini belum dapat terselesaikan karena minimnya dukungan anggaran.

“Dengan diberlakukannya UU Desa dan didukung anggaran yang cukup, didukung aparatur (pamong) yang cerdas dan tidak korupsi, seharusnya di desa ada perubahan yang signifikan, yaitu rakyat perdesaan dapat sejahtera seluruhnya. Apabila jangka lima tahun rakyat di perdesaan tidak berubah karena anggaran desa dikorupsi, bahkan tetap miskin, maka UU Desa tersebut akan dicabut,” terang Budiman.

Menurut Budiman, selama ini penyaluran anggaran dari pemerintah pusat untuk desa yang disalurkan melalui kementerian sering tidak tepat sasaran.

“Misalnya, desa minta jalan. Oleh kementerian, anggarannya untuk bangun irigasi. Desanya butuh klinik, anggarannya untuk bangun sekolah. Desanya butuh sekolah, dikasih anggaran untuk komputer. Sehingga tidak sesui dengan kebutuhan desa,” tuturnya.