Bantul Akan Terapkan E-Government Hingga Tingkat Desa

PLIK Desa Pleret Kabupaten Bantul. (Foto: KPDT Bantul)
PLIK Desa Pleret Kabupaten Bantul. (Foto: KPDT Bantul)

Bantul, JOGJADAILY ** Mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong pembangunan teknologi informasi (TI) hingga ke tingkat Desa.

Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT) Bantul telah menyiapkan infrastruktur jaringan internet dan intranet di seluruh desa; menyediakan warehouse data, domain, aplikasi Sistem Informasi Desa (SID); dan memfasilitasi peningkatan SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Sistem Informasi Pemerintahan E-Government, yaitu penggunaan teknologi informasi dengan layanan internet untuk pelayanan publik. E-Government sebagai media informasi, media promosi, media interaksi,” jelas Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Suyoto, menyampaikan sambutan Bupati Bantul saat membuka Workshop Komitmen Bersama untuk Membangun E-Government Sampai ke Tingkat Desa di Operation Room Gedung Induk, Rabu (18/2/2015).

Suyoto sekaligus membuka workshop yang dihadiri seluruh Lurah Desa di Kabupaten Bantul tersebut.

KPDT Bantul menggandeng Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dalam penyiapan Bantuan SDM. Penerapan SID di desa akan menjadi kegiatan pengabdian masyarakat bagi UKDW, khususnya Fakultas Teknologi Informasi.

Akhmad Muharram dari Combine Resources Institution (CRI) memperkenalkan aplikasi SID untuk diimplementasikan di desa se-Kabupaten Bantul, guna meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Saat workshop juga dilakukan seremonial penyerahan dokumen kesepakatan bersama untuk penerapan SID antara Pemerintah Kabupaten Bantul, CRI, dan UKDW.

Website Pemerintah Belum Optimal

Dalam waktu dan tempat berbeda, Analis TI Pandiva Co, Agung Suprapto, menilai, umumnya, pengelolaan website pemerintah belum optimal dalam memberikan informasi publik, baik itu masyarakat biasa, pelaku bisnis, maupun pemerintahan lain.

“Apabila dilihat dari frekuensi update berita, fitur-fitur yang disajikan memang cukup informatif. Namun untuk memberikan informasi publik, baik itu masyarakat biasa, pelaku bisnis, maupun pemerintahan lain, masih belum memenuhi keinginan atas lengkapnya informasi,” terang Agung kepada Jogja Daily.

Analis TI Pandiva Co, Agung Suprapto. (Foto: Arif Giyanto)
Analis TI Pandiva Co, Agung Suprapto. (Foto: Arif Giyanto)

Agung melanjutkan, hal ini tampak pada dinas dan badan yang belum mempunyai website atau sub-domain sendiri.

“Dari data yang ada, selain masih sedikitnya link eksternal yang terhubung, masih terdapat lembaga yang menggunakan domain selain .go.id,” tutur Agung.

Kemampuan transformasi hubungan dengan masyarakat, lanjut Agung, harus ditingkatkan dan didukung dengan penyajian informasi di setiap lembaga secara detail. Salah satu caranya adalah pembuatan dan pengelolaan website.

Menurut Agung, website adalah salah satu cara untuk melaksanakan Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yakni menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

 

“Pembangunan dan pengembangan website dinilai sebagai cara mudah dan murah untuk menginformasikan informasi layanan kepada publik, mempromosikan daerah kepada pelaku bisnis, dan bargaining competition dengan daerah lain,” pungkasnya.