Menko Kemaritiman Bantu Pemkab Bantul Wujudkan PLTB

SERIBU DESA - Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo saat berkunjung ke Desa Indovasi Nelayan Pantai Pandansimo. Dalam lima tahun, Indonesia akan membangun seribu desa serupa. (Foto: Humas Polres Bantul)
SERIBU DESA – Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo saat berkunjung ke Desa Inovasi Nelayan Pantai Pandansimo. Dalam lima tahun, Indonesia akan membangun seribu desa serupa. (Foto: Humas Polres Bantul)

Bantul, JOGJADAILY ** Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman berkomitmen mendukung pengembangan Desa Inovasi Nelayan Pantai Pandansimo Bantul dengan memberikan subsidi dana. Subsidi tersebut digunakan untuk mengembangkan kawasan sesuai kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan obyek wisata.

“Kami akan mendukung pengembangan pembangunan kincir angin di kawasan Pantai Pandasimo agar bisa bermanfaat lebih bagi masyarakat,” ujar Menko Kemaritiman, Indroyono Soesilo, saat berkunjung ke Bantul, beberapa waktu lalu.

Kincir angin di kawasan Pantai Pandansimo atau biasa disebut Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dibangun dari hasil kerja sama Pemda Bantul dengan LAPAN, Kemenristek, Kemen Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta UGM. Energi kincir angin dapat digunakan sebagai tenaga listrik, pembuatan es pengawet ikan hasil tangkapan nelayan, serta menaikkan sumber air untuk kolam air tawar.

Selain itu, kawasan kincir angin Pantai Pandansimo dapat diproyeksikan sebagai obyek wisata dan obyek penelitian bidang Ristek. Sebuah terobosan penting menumbuhkan perekonomian Bantul.
Sementara itu, Bupati Bantul Sri Suryawidati, mengatakan, pengembangan proyek PLTB dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami sangat bangga dengan adanya dukungan Menko Kemaritiman RI dalam rangka pengembangan Desa Inovasi Nelayan Pantai Pandansimo. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pembangunan kincir angin ini. Dukungan tersebut akan kami manfaatkan sebaik-baiknya demi meningkatkan potensi energi kincir angin dan lain-lain untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Tri Saktiyana, menuturkan, pembangunan PLTB Bantul akan selesai tahun ini. Pembangkit listrik tersebut diperkirakan mampu menghasilkan energi sebanyak 50 megawatt. Setidaknya 30 kincir angin raksasa dibangun dengan jarak antar-kincir 80 meter.

Bantul akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang mempunyai PLTB dan mampu menyuplai kebutuhan listrik nasional dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan, tidak seperti energi batubara atau fosil. Energi yang dihasilkan PLTB Bantul diproyeksikan memenuhi kebutuhan energi industri pasir dan besi hingga kebutuhan listrik di Bandara Internasional Kulon Progo.

Prioritaskan Kemaritiman

Setelah dibentuk oleh Pemerintahan Jokowi-JK, Kemenko Kemaritiman mulai gencar mengkonsolidasikan kekuatan maritim Indonesia. Menteri Indroyono berkunjung dari satu stakeholder ke stakeholder lain untuk membangun cara berpikir baru tentang prioritas kemaritiman yang dapat menyejahterakan rakyat. Dukungan tersebut mulai tampak dari respons beberapa kampus dan kalangan muda yang concern pada kemaritiman.
Pada sektor energi kelistrikan, pemerintah mematok program 35 ribu megawatt, menelan investasi sebesar Rp400 triliun. Kemenko Kemaritiman mendorong kandungan lokal hingga 50 persen kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menurut Menteri Indroyono, potensi listrik nasional perlu dibangkitkan kembali, baik perusahaan pengolahan maupun Engineering Procurement Companies (EPC) seperti Barata, Boma Bisma Indra, PINDAD, Nusantara Turbine, Texmaco, Rekayasa Industri, Tripatra, Inti Karya Persada Teknik (IKPT) dan lainnya.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diminta untuk menginventarisasi kelompok manufacture dan kelompok EPC. PLN menugasi kontraktor pembangun pembangkit listrik untuk bekerja sama dengan manufacture dan EPC dalam negeri. Sementara perusahaan manufacturing dan EPC dalam negeri harus deliver dan dipantau Dewan Komisarisnya. Indroyono menambahkan, skala proyek yang ada dipertahankan tetap besar agar berdampak pada pembangunan infrastruktur pendukung di dalam negeri dan agar lebih ekonomis.