2015, PBB Perdesaan dan Perkotaan Bantul Ditarget 37,9 Miliar

KERJA SAMA - Bupati Bantul Sri Surya Widati dan Direktur Utama Bank BRI Syariah menandatangani kesepakatan bersama pembayaran PBB-P2 Kabupaten Bantul melalui BRI Syariah, Senin (6/1/2014). Kerja sama ini terus berlanjut hingga 2015. (Foto: Pemkab Bantul)
KERJA SAMA – Bupati Bantul Sri Surya Widati dan Direktur Utama Bank BRI Syariah menandatangani kesepakatan bersama pembayaran PBB-P2 Kabupaten Bantul melalui BRI Syariah, Senin (6/1/2014). Kerja sama ini terus berlanjut hingga 2015. (Foto: Pemkab Bantul)

Bantul, JOGJADAILY ** Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2 ) tahun ini sebesar 22,8 miliar. Pendapatan PBB-P2 tersebut berasal dari obyek pajak sesuai surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sebanyak 603.983 lembar.

“Saya berharap, pengelolaan PBB-P2 tahun ini lebih baik, sehingga target pendapatan sebesar 22,8 miliar dari jumlah ketetapan PBB-P2 di Bantul tahun 2015 sebesar 37,9 miliar dapat tercapai,” ujar Bupati Bantul Sri Surya Widati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Sumarno, saat penyerahan SPPT kepada perwakilan lurah Desa dan wajib pajak (WP) di Pendopo Parasamya, Selasa (10/3/2015).

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PBB maka kewenangan pengelolaan yang dulu pada pemerintah pusat kini dikelola daerah.

“Untuk memudahkan pembayaran, jika dulu kami baru membuat MoU dengan satu bank, kini sudah dengan tiga bank. Saya berharap, masyarakat bisa membayar PBB tepat waktu, demi kelancaran pembangunan kita bersama,” ucap Sumarno.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Pajak dan Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul Didik Warsito, mengatakan, setelah menerima SPPT, pihaknya berharap hingga akhir Maret 2015, semua SPPT telah sampai ke Wajib Pajak (WP).

“WP bisa membayarkan kewajibannya di bank yang sudah menjalin kerja sama dengan Pemkab Bantul, yakni BNI, BRI Syariah, dan Bank BPD DIY Cabang Bantul,” terang Didik.

Dari target tersebut, sambungnya, tidak mungkin tercapai 100 persen seperti tahun-tahun lalu. Banyak faktor penyebab, seperti obyek pajak ada, tetapi subyek tidak tahu keberadaannya. Bisa juga ada obyek dan ada subyeknya namun orangnya tidak bertempat tinggal di Bantul.

“Namun demikian, kita akan berusaha maksimal melakukan langkah dengan membuat surat kepada WP bersangkutan di alamatnya usai jatuh tempo September 2015. Kita juga melakukan validasi agar data yang diapatkan valid,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan pula piagam penghargaan kepada WP yang taat membayar pajak dan desa yang membayar pajak PBB tercepat di Kabupaten Bantul.

Intensifikasi

Pengalaman tahun sebelumnya, untuk merealisasikan Penerimaan PBB-P2, Pemkab Bantul melakukan intensifikasi PBB-P2 di tingkat kecamatan. Tim Intensifikasi mengimbau kepada dukuh untuk mengutamakan SPT yang tidak bermasalah.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengintensifkan penerimaan PBB adalah membuka Posko PBB, melakukan siaran keliling dengan mobil yang difasilitasi DPPKAD, mendatangi langsung WP (door to door), atau disampaikan pengumuman pada saat pertemuan warga.

Untuk memudahkan pembayaran PBB, dapat dilakukan secara kolektif melalui dukuh. Pembayaran tidak diperbolehkan melampaui batas waktu karena akan dikenakan denda. Dukuh diimbau untuk mengingatkan WP agar tidak terkena denda.