Anggaran Dana Desa untuk Kesejahteraan Bersama

PELATIHAN - Sebuah pelatihan tengah digelar di Desa Potorono, Banguntapan, Bantul. Anggaran Dana Desa diharapkan dapat menyejahterakan warga desa. (Foto: Desa Potorono)
PELATIHAN – Sebuah pelatihan tengah digelar di Desa Potorono, Banguntapan, Bantul. Anggaran Dana Desa diharapkan dapat menyejahterakan warga desa. (Foto: Desa Potorono)

SAAT ini, desa tengah menjadi pusat perhatian semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desember 2013. Salah satu daya tariknya, adanya Dana Desa yang mencapai hingga Rp1,4 miliar per desa setiap tahunnya.

Mulai tahun ini, Dana Desa telah mulai disalurkan ke desa-desa melalui kabupaten/kota meski dengan nominal yang lebih kecil, karena anggaran Dana Desa di tingkat pusat sendiri masih belum optimal, yaitu mencapai 10 persen dari dana perimbangan.

Anggaran Dana Desa berasal dari realokasi anggaran pemerintah ke desa yang selama ini telah ada, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sehingga mencapai kuota minimal 10 persen dari dana perimbangan, setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diterima pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, desa berhak pula atas 10 persen penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pengaturan terkait dana desa didasari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian dijelaskan dengan aturan turunan berikut.

(i) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (ii) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan (iv) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam konteks pengembangan pembangunan desa, terdapat contoh baik dari salah satu desa di DIY, yaitu Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang baru saja memenangkan Perlombaan Desa Tingkat Nasional pada 2014.

Prestasi ini diperoleh karena pengelolaan desa yang baik, dan adanya terobosan-terobosan yang dilakukan.

Pertama, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel; kedua, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berhasil menggerakkan perekonomian desa; ketiga, penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan secara kreatif melalui ‘agen-agen’, yaitu para petugas kebersihan yang bekerja di BUM Desa, serta tentunya, keempat, dukungan dari perangkat dan masyarakat desa dalam mendukung kegiatan di desanya.

Transparansi dan akuntabilitas menjamin proses yang sesuai/taat dengan aturan dan terbuka terhadap masukan dan juga pengawasan dari pihak luar/masyarakat. Proses yang terbuka akan mengurangi penyelewengan, serta sebaliknya, meningkatkan kepercayaan dan juga keterlibatan masyarakat.

Sementara BUM Desa adalah salah satu instrumen pembangunan desa dengan jalan memberdayakan masyarakatnya dalam menggerakkan perekonomian. Masyarakat yang berdaya akan meningkatkan kapasitas desa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga kondusivitas dan kesejahteraan dapat tercapai bersama.

Aspirasi masyarakat merupakan input sekaligus perekat pembangunan. Permasalahan yang seringkali kompleks akan lebih efektif ditangani ketika mendapat banyak masukan aspirasi masyarakat.

Berikutnya, ketika mengetahui aspirasinya didengarkan oleh pengambil keputusan maka akan timbul rasa kepemilikan dan kesatuan dari proses pembangunan yang ada di daerahnya. Masyarakat yang telah menjadi bagian dari pembangunan akan berperan aktif dan turut ambil bagian dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, sehingga tujuan pembangunan akan mudah tercapai.

Hal lain yang menarik diperhatikan pula adalah peran pemimpin, dalam hal ini kepala desa, yang memiliki visi jelas dalam membawa iklim birokrasi yang baik (good governance) dan peka terhadap permasalahan di masyarakat, sehingga mampu menemukan gagasan-gagasan solusi secara tepat dari permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya.

Dana desa adalah keperluan bersama seluruh elemen masyarakat. Keterlibatan serta komitmen setiap elemen mutlak diperlukan agar desa yang sejahtera dapat tercapai melalui proses pembangunan.