Musrenbang 2016, Kota Yogyakarta Pusat Jasa Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

EKONOMI KERAKYATAN - Den Baguse Ngarso (berpeci) memoderatori narasumber Musrenbang Kota Yogyakarta 2016 di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Selasa (24/3/2015). (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)
EKONOMI KERAKYATAN – Den Baguse Ngarso (berpeci) memoderatori narasumber Musrenbang Kota Yogyakarta 2016 di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Selasa (24/3/2015). (Foto: Humas Pemkot Yogyakarta)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Program kegiatan pembangunan Kota Yogyakarta pada 2016 mengarah pada terwujudnya kota pendidikan berkualitas, berkarakter, dan inklusi. Selain itu, kota pariwisata berbasis budaya serta pusat pelayanan jasa berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan.

“Dalam bermusyawarah merencanakan dokumen pembangunan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, dan berwawasan lingkungan. Pemikiran ke arah pembangunan yang komprehensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Selasa (24/3/2015).

Musrenbang digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja RKPD) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016. Selanjutnya, mulai 26 Maret 2015 hingga 7 April 2015, akan dibahas Renja di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Agar aktivitas pemerintah dan pembangunan berjalan baik maka dibutuhkan kecermatan dalam menentukan arah dan langkah menyusun program yang baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat,” terang Walikota, dirilis Humas Pemkot Yogyakarta.

Walikota mengingatkan, keberhasilan mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima kali berturut-turut dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2013 yang mendapat nilai B dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara harus menjadi cermin peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas pelayanan publik.

“Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, saya berharap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan nanti benar-benar dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat dan menjadi panduan arah pembangunan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta selama tahun 2016,” tutur Haryadi.

Tujuh Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta 2016

Pada 2016, Pembangunan Kota Yogyakarta diprioritaskan pada tujuh bidang, yakni sosial budaya, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, serta kinerja aparatur dan birokrasi.

“Pembangunan bidang sosial budaya akan lebih ditekankan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanggulangan kemiskinan. Penekanan bidang kesehatan pada peningkatan angka harapan hidup dan derajat kesehatan masyarakat,” jelas Kepala Bappeda Kota Yogyakarta, Edi Muhamad.

Selanjutnya, bidang pendidika akan ditekankan pada terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya baca, dan peningkatan kunjungan ke Taman Pintar. Bidang pertumbuhan ekonomi diberi penekanan pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan penurunan angka pengangguran.

“(Bidang) pembangunan wilayah, Pemkot Yogyakarta membangun wilayah dan meningkatkan infrastruktur dengan menekankan pada optimalisasi pelimpahan kewenangan untuk peningkatan kualitas pembangunan di wilayah. Juga menydiakan sarana-prasarana perkotaan yang memadai, seperti jalan, jembatan, penerangan jalan umum (PJU), air limbah, drainase, persampahan, dan sarana-prasarana perhubungan,” ucap Edi.

Pada bidang lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang ditekankan pengendalian penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta, penataan Kawasan Sungai, peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), pengurangan pencemaran air dan udara, serta pengurangan risiko bencana alam dan kebakaran.

“Sedangkan kinerja aparatur dan birokrasi, ditekankan pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, mempertahankan predikat WTP, serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dalam bidang ini, permasalahan yang dijumpai adalah kurang optimalnya kinerja individu aparatur. Selain itu, rasio Polisi Pamong Praja per 10 ribu penduduk mengalami tren perkembangan menurun. Juga persentase Linmas per jumlah 10 ribu penduduk mengalami tren menurun,” ungkap Edi.

Permasalahan tersebut, sambungnya, akan diakomodasi melalu program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, pelayanan pengadaan barang dan jasa, peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan, peningkatan sistem pengawasan internal, pengamanan penerimaan pajak daerah dan pengelolaan anggaran daerah.

Lebih lanjut, pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dan perimbangan; pengembangan data informasi, pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa; peningkatan SDM, Pelayanan administrasi kepegawaian, dan lain sebagainya.