Pemkab Bantul Sosialisasikan Aturan Penggunaan APBDes

Bupati Bantul Sri Surya Widati. (Foto: BPBD Bantul)
Bupati Bantul Sri Surya Widati. (Foto: BPBD Bantul)

Bantul, JOGJADAILY ** Dalam mengelola anggaran desa yang besar, pemerintah desa se-DIY harus memahami aturan. Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan berlaku.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan desa dapat memahami tata cara pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di masing masing desa,” ujar Bupati Bantul Sri Surya Widati saat membuka ‘Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa’ di Operation Room Gedung Induk Lantai III Kompleks Parasamya Kabupaten Bantul, Kamis (26/2/2015).

Kegiatan yang diikuti 190 peserta, terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa (Carik), Camat, dan instansi terkait tersebut digelar dalam rangka persiapan pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015.

Tata cara pengadaan barang dan jasa di desa dengan pembiayaan yang bersumber dari APBDes diatur Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 yang menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, dan akuntabel.

Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan pendampingan pada proses pengadaan barang dan jasa, dibentuk tim asistensi desa yang terdiri dari unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk mempersiapkan dan memperlancar penyusunan pertanggungjawaban keuangan perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang pengguna anggaran dan petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.

Kesatuan Tiga Undang-Undang

Untuk menjalankan Undang-Undang Desa, Pemerintah DIY melakukan pendekatan dengan kabupaten/kota se-DIY dan mengawinkan tiga undang-undang menjadi satu kesatuan.

“Undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Keistimewaan DI Yogyakarta. Di situ, Pemda DIY tidak sekadar berbicara APBD kabupaten maupun Tingkat I, tetapi juga mengenai APBN dan Dana Keistimewaan,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di bangsal Kepatihan, Sabtu (31/01/2015).

Menurut Gubernur, dengan dana keistimewaan, DIY akan mengubah kelembagaan yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Perda Keistimewaan (Perdais) kelembagaan akan menjadi acuan kabupaten/kota se-DIY untuk mengubah kelembagaannya.

Pemda DIY menggandeng UIN Sunan Kalijaga untuk mendesain kelembagaan agar tidak terjadi kesimpangsiuran kelembagaan di kabupaten/kota, mengingat dari aspek pertanggungjawaban yang harus jelas. Karena, penggunaan dana keistimewaan tidak diperbolehkan hibah, tetapi harus kegiatan.