Ratu Hemas Sosialisasikan Ketahanan Pangan Desa

KETAHANAN PANGAN - Ratu Hemas bersama rakyat Yogyakarta. Kini, Ratu Hemas tengah menyosialisasikan pentingnya ketahanan pangan desa. (Foto: ratuhemas.com)
KETAHANAN PANGAN – Ratu Hemas bersama rakyat Yogyakarta. Kini, Ratu Hemas tengah menyosialisasikan pentingnya ketahanan pangan desa. (Foto: ratuhemas.com)

Gunungkidul, JOGJADAILY ** Setelah disahkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terus menjadi sorotan. Jamak diketahui, dana desa lebih menarik bagi Pemerintah Desa dan masyarakat daripada hal lain yang juga sangat penting, yakni ketahanan pangan desa.

“Implementasi dari Undang-Undang Desa ini salah satunya adalah pentingnya ketahanan pangan di desa,” ujar Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas yang juga Permaisuri Raja Keraton Yogyakarta saat Kunjungan Kerja dan Penyerapan Aspirasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Balai Desa Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul, Rabu (4/3/2015).

Menurut GKR Hemas, kunjungan ini menjadi salah satu sarana sosialisasi Undang-Undang Desa, di mana 80 persen dari produk undang-undang tersebut adalah produk anggota DPD RI yang disahkan Pemerintah bersama DPR RI.

Hadir pada acara ini Dinas Pertanian DIY, Badan Ketahanan Pangan DIY, Bupati Gunungkidul Badingah, Staf Ahli Bidang Keuangan Siwi Irianti, Camat Ponjong Susilo Marwanto, Muspika Kecamatan Ponjong, serta Perangkat Desa dan perwakilan masyarakat Umbulrejo Ponjong.

GKR Hemas didampingi Theo Suprapto, pengelola Desa Wisata Joglo Tani Dusun Mandungan, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, serta tokoh DIY Syahbenol Hasibuan.

“Ketahanan pangan artinya masyarakat bisa makan, tetapi bahan makanannya beli. Namun, kalau kedaulatan pangan berarti masyarakat bisa makan dari hasilnya sendiri. Untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan pemanfaatan lahan dengan pertanian terpadu,” jelas Theo Suprapto.

Theo menyampaikan pentingnya kedaulatan pangan, karena lebih penting dibanding ketahanan pangan.

Untuk meraih kedaulatan pangan, ia memberikan arahan tentang pertanian terpadu, yaitu pemanfaatan semua potensi lahan pertanian. Tidak hanya menanam padi, petani juga dapat menanam pala kependem (umbi-umbian), kekayon (pepohonan), dedaunan (sayuran), bebungaan, dan pala gumantung (buah), serta budidaya ikan di sawah atau kolam.

“(Dengan begitu) masyarakat petani dapat panen secara harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan,” terang pegiat pertanian organik itu.

Selama ini, Joglo Tani Sleman memang dimanfaatkan sebagai lumbung pangan, tempat pembibitan, tempat informasi dan pembelajaran pertanian, tempat kesehatan tanaman pertanian, serta obyek wisata pertanian.

Ketahanan Pangan Gunungkidul Hampir 100 Persen

Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Badingah, menyampaikan, pada 2014, ketahanan pangan Kabupaten Gunungkidul mencapai 96,26 persen dari target yang ditetapkan. Badingah berharap agar masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pangan yang ada di desa untuk meningkatkan ketahanan pangan Gunungkidul khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Pemkab Gunungkidul merilis, ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan di masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidak stabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya.

Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, diperlukan regulasi yang mengaturnya.