Sekolah Desa, Kontribusi UGM Dukung Implementasi Undang-Undang Desa

SEKOLAH DESA - Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat penandatanganan kerja sama pendampingan desa di ruang Balai Senat UGM, Jumat (6/3/2015). (Foto: Humas UGM)
SEKOLAH DESA – Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, saat penandatanganan kerja sama pendampingan desa di ruang Balai Senat UGM, Jumat (6/3/2015). (Foto: Humas UGM)

Sleman, JOGJADAILY ** Universitas Gadjah Mada (UGM) mengaku siap dilibatkan dalam penguatan kapasitas tenaga pendamping desa melalui program ‘Sekolah Desa’. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas tenaga pendamping desa saat bekerja di lapangan.

“Jangan sampai pembangunan desa hanya menjadi wacana publik. Perguruan tinggi dan masyarakat saya kira perlu mengawal pembangunan desa tersebut agar bisa terealisasi dengan baik,” ujar Kepala Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Bambang Hudayana.

Pada saat penandatanganan kerja sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan UGM, di ruang Balai Senat UGM, Jumat (6/3/2015), Rektor UGM, Dwikorita Karnawati, menegaskan, pihaknya siap mengerahkan 7.500 mahasiswa setiap tahun melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN PPM UGM akan diterjunkan di desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia.

“Kita terjunkan secara reguler dan bergelombang agar bisa bisa mendukung program Kementerian Desa dalam pengentasan desa tertinggal,” tuturnya, seperti dirilis UGM.

Dwikorita mengatakan, pengentasan kemiskinan desa yang dilakukan UGM berbasis riset, kajian, dan solusi strategis dengan merintis desa tangguh dalam bidang kebencanaan, sosial ekonomi dan kemandirian energi, serta semangat anti-korupsi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menjelaskan bahwa pemerintah akan mengakhiri program kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada akhir April 2015.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melaksanakan program pendampingan desa dengan merekrut tenaga pendamping desa untuk mengawal pembangunan desa, seiring pengucuran dana desa dari pemerintah pusat. Tenaga pendamping ini, terang Marwan, akan melakukan penguatan kapasitas aparatur desa dan pendampingan administrasi keuangan.

“Idealnya, satu desa satu pendamping. Tenaga pendamping akan direkrut setelah bulan April ini,” ucap Marwan.

Marwan menyebutkan, puluhan ribu tenaga pendamping desa ini akan ditempatkan pada 43 ribu desa tertinggal. Sejumlah 17.500 desa di antaranya termasuk dalam kategori desa sangat tertinggal.

Sebelum menerjunkan tenaga pendamping, kata Marwan, pihaknya akan mengindentifikasi kebutuhan desa, jumlah ketersediaan pangan dan kebutuhan air bersih, serta sarana dan prasarana infrastruktur.

“Kita menyiapkan dananya sekitar Rp29 triliun untuk desa sangat tertinggal ini, namun masuk dalam perencanaan 2016 nanti,” ujarnya.

Integritas Aparat Desa

Menurut Sosiolog UGM, Arie sudjito, inisiatif Kementerian Desa untuk membangun Indonesia dari desa memang harus dikawal. Undang-undang Desa menitikberatkan pembangunan desa berbasis penataan kelembagaan, melalui gerakan pemberdayaan masyarakat desa.

“Kita harus memaknai ini sebagai bentuk emansipasi desa, mereka harus menjadi subyek dan negara memfasiitasi. Tapi kita juga tidak ingin ada liberalisasi desa,” imbuhnya.

Meski demikian, kata Arie, pembangunan desa bisa berhasil bila didukung integritas dan kepemimpinan aparatur desa yang lebih baik.

“Bukan terampil membuat laporan, tapi soal integritas,” pungkasnya.