Susul Sekolah Desa, MEP UGM Luncurkan Education for Sustainable Development

PARTNER DESA - Direktur Magister Ekonomi Pembangunan, Prof Lincolin Arsyad. Kini, MEP UGM tengah menjalin relasi dengan perdesaan. (Foto: UMM)
PARTNER DESA – Direktur Magister Ekonomi Pembangunan, Prof Lincolin Arsyad. Kini, MEP UGM tengah menjalin relasi dengan perdesaan. (Foto: UMM)

Kulon Progo, JOGJADAILY ** Menyusul Sekolah Desa yang diluncurkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM kini hendak bermitra dengan desa dalam program bertajuk Education for Sustainable Development (EFSD).

“MEP ingin membantu desa dengan menganggap desa sebagai mitra. Bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan desa dan disinergikan dengan program-program pemerintah supaya tidak terjadi tumpang tindih,” ujar Direktur MEP, Prof Lincolin Arsyad saat beraudiensi dengan Sekretaris Daerah Kulon Progo, RM Astungkoro, Kamis (12/3/2015), di Kulon Progo.

Lincolin menjelaskan, ada tiga pilar yang menjadi komponen EFSD sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat desa. Pilar tersebut adalah kesinambungan bidang ekonomi (keseimbangan produksi dan konsumsi), keadilan sosial (harmoni, selaras, partisipasi), dan kelestarian lingkungan (reduce, reuse, recycle).

“Ketiga pilar tersebut harus terjabar secara seimbang dalam setiap kegiatan, supaya permasalahan yang ditemui di masyarakat bisa diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Dengan demikian, kemitraan ini bisa sustainable,” tegas Lincolin.

Program EFSD, sambungnya, mendekatkan kalangan akademisi dan menerapkan ilmu yang didapat. MEP UGM memiliki program kemitraan dengan perdesaan, sehingga masyarakat desa bisa mendapatkan manfaat dari kalangan akademisi.

“Program ini akan mendorong mahasiswa memiliki perhatian kepada masyarakat perdesaan, meskipun mereka sekolah di bidang ekonomi,” tuturnya.

Sebagai awal, tim pengabdian kepada masyarakat MEP UGM mengajukan kepada Pemkab Kulon Progo dua desa, yaitu Desa Banaran dan Desa Banjaroya. Program ini rencananya berjalan secara berkelanjutan dan memanfaatkan KKN mahasiswa untuk mendukung kontinuitas dan sinergi program.

Sebelumnya, tim MEP telah melakukan survei di kedua desa tersebut, dan dianggap sesuai. Untuk perkenalan, rencananya akan dilakukan bakti sosial terlebih dahulu.

Desa Pantai Berwawasan Lingkungan

Sementara itu, Sekda Kulon Progo, RM Astungkoro, meyakini apa yang dilakukan pihak MEP mempunyai misi menguntungkan masyarakat. Pemilihan desa di sekitar pantai diharapkan bisa mengurangi konflik yang terjadi di daerah pantai, khususnya di Desa Banaran.

“Bantuan yang berwawasan lingkungan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya karena di daerah ini banyak dibangun tambak, sehingga bisa membantu masyarakat memperbaiki lingkungan yang diakibatkan pembangunan tambak yang terlalu banyak,” kata Astungkoro.

Astungkoro berharap, pihak MEP membantu Pemerintah Desa, terkait manajemen keuangan. Apalagi ke depan desa akan menerima bantuan pemerintah dalam jumlah yang besar. Jika bantuan dana ini tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan berdampak pada kesalahan fatal yang dapat menyeret pengelola ke ranah hukum.

“Dengan program ini diharapkan juga bisa mengajak masyarakat agar memanfaatkan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan, membantu Kades menata keuangan, terutama manajemen keuangan dan aset,” terang Sekda.

Terkait pemberdayaan masyarakat, Astungkoro mempersilakan pihak MEP untuk memulai dari data kemiskinan yang dimiliki Pemkab Kulon Progo. Selain itu, pemberdayaan bisa dilakukan dengan terjun langsung, membangun proses produksi di UKM atau industri rumah tangga, sehingga mereka bisa memasarkan produknya.