Bupati Bantul: Menggerakkan Ekonomi Kreatif dengan Optimalisasi Lembaga Wakaf

Bupati Bantul Sri Suryawidati (Foto: Lemsaneg)
Bupati Bantul Sri Suryawidati (Foto: Lemsaneg)

Bantul, JOGJADAILY ** Wakaf merupakan benda milik seseorang yang secara khusus diserahkan untuk kepentingan ibadah, atau berkaitan dengan hal tersebut, secara syariah. Badan Wakaf Islam (BWI) berperan dalam optimalisasi peran kelembagaan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“BWI Bantul saya harap mampu memanfaatkan wakaf yang ada untuk ekonomi kreatif. Harapan ke depan, mampu mengangkat perekonomian anak yatim dan kaum dhuafa,” ujar Bupati Bantul, Sri Suryawidati, saat Pelantikan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bantul periode 2014-2017 di pendopo Parasamya Bantul, Jumat (27/3/2015).

BWI Perwakilan Yogyakarta, Muhammad, mengatakan, banyak wakaf di Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Namun, sampai saat ini, wakaf belum bisa dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian umat, bahkan masih kalah dengan negara lain dalam hal pengelolaan.

“Pengurus BWI Bantul yang baru harus mulai mengelola dengan ide-ide yang lebih kreatif, sehingga wakaf yang ada mampu diberdayakan untuk mendapatkan hasil, bukan hanya habis dikelola untuk disalurkan kepada yang berhak,” tutur Muhammad.

Ia menambahkan, untuk waktu yang akan datang, BWI Bantul harus mampu menggali wakaf dalam bentuk tunai atau uang, namun dipergunakan untuk membeli barang yang bisa dikelola dan menghasilkan uang.

Tentang BWI

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.