Desa Tamanan, Desa Pelopor BPJS Ketenagakerjaan Mandiri

KLAIM - Puskesmas Banguntapan II sebagai Puskesmas Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan bisa melayani klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan Mandiri. (Foto: Puskesmas Banguntapan II)
KLAIM – Puskesmas Banguntapan II sebagai Puskesmas Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan bisa melayani klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan Mandiri. (Foto: Puskesmas Banguntapan II)

Banguntapan, JOGJADAILY ** Secara mandiri, warga Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Program tesebut didukung seluruhnya oleh warga Desa Tamanan, termasuk Kepala Desa, perangkat desa, seluruh Kepala Dusun, serta Karang Taruna Mekar Jala Arga.

Desa Tamanan kemudian diresmikan menjadi Desa Pelopor BPJS Ketenagakerjaan Mandiri oleh Wakil Bupati Bantul, Sumarno, Kamis (2/4/2015), seperti dirilis Pemkab Bantul.

“Desa Tamanan menjadi desa pelopor pertama di seluruh Indonesia. Semoga bisa menular di desa-desa lain. Kami harap, kerja sama ini bisa memberi manfaat baik bagi seluruh warga untuk jaminan perlindungan kesehatan, jaminan hari tua, serta jaminan kematian,” ujar Sumarno.

Selain pencanangan Desa Tamanan menjadi Desa Pelopor BPJS Ketenagakerjaan Mandiri, diresmikan pula Puskesmas Banguntapan II sebagai Puskesmas Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan. Puskesmas Banguntapan II bisa melayani klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan Mandiri.

“Saat ini, jumlah pekerja formal Kabupaten Bantul yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Cab DIY tercatat 30.128 pekerja. Sementara peserta informal sebanyak 513 pekerja. Semoga bisa berkembang lagi, sehingga tambah banyak pesertanya,” kata Cotta Sembiring Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY.

BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama PT Jamsostek menangani asuransi kesejahteraan semua pekerja, baik pekerja formal maupun pekerja informal dalam bentuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Penting

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus mengenalkan program jaminan tenaga kerja terhadap masyarakat. Keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat mudah. Karena, jaminan ketenagakerjaan ini merupakan hak setiap pekerja baik itu formal maupun informal.

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan sosial, khususnya perlindungan sosial bagi para pekerja.

Seluruh perusahaan maupun lembaga usaha yang berbadan hukum, seperti Yayasan, Koperasi dan lainnya, diharapkan segera mendaftarkan pekerjannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Karena program tersebut adalah hak pekerja dan kewajiban bagi perusahaan atau pemberi kerja.

Minimnya info kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal harus terus diedukasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Bahkan yang perlu diinformasikan secara luas adalah tidak hanya fokus dengan pekerja penerima upah, tetapi juga pekerja bukan penerima upah, seperti petani, pedagang, nelayan, tukang ojek, dan lainnya.