Gerakan Kampung Panca Tertib, Agar Jogja Semakin Tertib dan Nyaman

TERTIB KAMPUNG - Salah satu sudut pemandangan tata hunian di dekat Kali Code. (Foto: Zuhrifhudaya.com)
TERTIB KAMPUNG – Salah satu sudut pemandangan tata hunian di dekat Kali Code. (Foto: Zuhrifhudaya.com)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Sosialisasi Gerakan Kampung Panca Tertib sebagai agenda Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) digelar Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta di Aula Dinas Perizinan dan dihadiri seluruh LPMK se-Kota Yogyakarta, Selasa(14/4/2015).

“Pada tahun 2015, akan ada dua kampung yang dijadikan laboratorium. Namun, akan dibahas lagi kampung mana yang mau dijadikan tempat acuan kampung-kampung lain tentang perlunya ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat yang tinggal,” ujar Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Nur Widhiartana.

Untuk itu, sambungnya, penanaman melalui gerakan masif dengan Gerakan Kampung Panca Tertib diharapkan dapat membangun ketertiban daerah milik jalan, ketertiban bangunan, ketertiban usaha, ketertiban lingkungan, dan ketertiban sosial yang akan dituangkan dalam kebijakan Peraturan Walikota.

Menurut Nur Widhi, salah satu fungsi Dinas Ketertiban adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

“Berkaca pada penegakan 34 Perda, Dintib menertibkan pelanggar berbasis operasi non-yustisi sebanyak 4182 , operasi terpadu sebanyak 1807 pelanggar, dan operasi pro-yustisi sebanyak 1340 pelanggar di tahun 2014,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, banyaknya keluhan masyarakat tampak dari 191 keluhan yang masuk ke Unit Pengelola Informasi dan Keluhan (UPIK) selama 2014. Menurutnya, operasional penyadaran masyarakat kurang efektif apabila tidak diimbangi dengan pembinaan ketertiban dan ketentraman di tempat umum.

“Menyadarkan masyarakat bahwa ketertiban umum dan ketentraman sebagai dasar kebutuhan yang harus diterima oleh semua masyarakat ,” ucapnya.

Salah satu langkah pendekatan berbasis masyarakat, lanjut Nur Widhi, adalah melalui LPMK, sebagai stabilitas agar pemberdayaan masyarakat benar-benar tertib.

Sekilas LPMK

LPMK merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan . Dasar pembentukan atau Dasar Hukum LPMK adalah Permendagri Nomor 5 Tahun 2007.

Tugas LPMK antara lain memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, menyusun garis besar kebijakan-kebijakan program pembangunan, memberikan usul dan saran kepada lurah dalam kegiatan pemberdayaan dan kemasyarakatan, serta mengupayakan peningkatan kerja sama dengan lembaga lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.