Jogja Istimewa, Jogja sebagai Pusat Kultural, Intelektual, Religi, dan Estetika

BALIHO - Baliho Jogja Istimewa di salah satu sudut Balai Kota Yogyakarta. (Foto: Arif Giyanto)
BALIHO – Baliho Jogja Istimewa di salah satu sudut Balai Kota Yogyakarta. (Foto: Arif Giyanto)

Sleman, JOGJADAILY ** Keistimewaan Yogyakarta telah ada sejak berabad lalu. Pada zaman Mataram Kuno, Yogyakarta menduduki posisi istimewa. Ketika Kerajaan Mataram Kuno digeser ke arah timur, Yogyakarta sebagai mandala, tetaplah hidup, menjadi pusat kultural, intelektual, religi, dan estetika. Bahkan aspek-aspek tersebut menjadi kian berkembang.

“Tak mengherankan maka ketika Kerajaan Mataram Kuno kembali ke Yogyakarta, segala aktivitas kebudayaan tersebut menjadi semakin lancar untuk berkembang. Segala komunikasi inter-kultural menjadi semakin bergairah, termasuk aktivitasnya dengan mancanegara. Kondisi keistimewaan Yogyakarta terus berlangsung dan berkembang hingga sekarang,” ujar Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Manu Jayaatmaja Widyaseputra.

Manu menyampaikan hal tersebut dalam Seminar dan Diskusi Jogja Istimewa yang diselenggarakan Kantor Pusat Pelatihan Bahasa dan Budaya Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KPBB UAJY), Selasa (21/4/2015), di Ruang 3.3 Pascasarjana, Kampus III, Gedung Bonaventura.

Ia menjelaskan, salah satu aktivitas keistimewaan Yogyakarta menemukan muaranya ketika berlangsung perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Beberapa minggu pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat dan setelah melihat kondisi yang ada, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengeluarkan Amanat 5 September 1945.

Isi Amanat tersebut adalah integrasi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam Republik Indonesia, dengan sebutan Daerah Istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum adanya Amanat tersebut, pada 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan piagam yang menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Kesultanan Yogyakarta.

Bukti sejarah dan nilai filosofis keistimewaan juga dikuatkan melalui fungsi Kesultanan sebagai pemelihara, pemersatu, pelindung atau pengayom dalam menyelamatkan NKRI dari ancaman agresi Belanda 1946 hingga 1949.

Perpindahan ibu kota Negara RI dari Jakarta ke Yogyakarta menegaskan bahwa Sri Sultan HB IX tidak saja menjadi penyelamat dan pelindung NKRI, namun DIY merupakan tempat autentik NKRI.

“Sejarah adalah garis waktu yang hakiki, tidak bisa semata dimaknai atau dihapus dengan perspektif regulasi atau pun perspektif politik lainnya. Sejarah juga merupakan salah satu dari unsur legitimasi, di samping nilai-nilai universalitas, seperti demokrasi dan HAM. Lebih dari itu, keistimewaan Yogyakarta adalah bagian sejarah berkibarnya Merah Putih, berdirinya tonggak Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terang Manu.

Logo Jogja Istimewa

Menurut Manu, nilai-nilai kesejarahan, antara lain meliputi autentisitas, keberanian, ketegasan, dan filosofi kemudian diaplikasikan ke dalam Logo Pemerintah DIY ‘Jogja Istimewa’ yang belum lama ini ditetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Harapannya, mampu menjiwai masyarakat Yogyakarta dalam setiap kegiatan untuk menyongsong masa depan.

“Logo Jogja ini menggunakan huruf kecil yang secara filosofis melambangkan egalitarianisme, kesederajatan, dan persaudaraan,” katanya, seperti dirilis Humas UAJY..

Warna merah bata, sambung Manu, merupakan lambang keraton dan spirit keberanian untuk mewarnai zaman baru atau masa depan, berbekal akar budaya masa lalu yang diperkaya dengan kearifan lokal.

“Untuk itu, logo juga menggunakan font original yang mewakili kekuatan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Logo tersebut juga merupakan manifestasi visi Ngarsa Dalem HB X sebagai penerus kesejarahan Ngayogyakarta Hadiningrat, yakni Jogja Renaisans, kebangkitan zaman baru Jogja,” pungkasnya.