Kembangkan Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa Butuh Perguruan Tinggi

PERAN KAMPUS - Ketua Bidang Diklat dan Litbang Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) DIY, Itmam Fadhlan, menyatakan, kampus sangat berperan mendampingi desa. (Foto: Arif Giyanto)
PERAN KAMPUS – Ketua Bidang Diklat dan Litbang Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) DIY, Itmam Fadhlan, menyatakan, kampus sangat berperan dalam pendampingan desa. (Foto: Arif Giyanto)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Salah satu instrumen yang dapat dikembangkan desa untuk dapat berdaya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pendirian BUMDesa memerlukan perencanaan akademisi, tidak hanya unsur masyarakat, agar sesuai karakteristik budaya dan potensi asli desa, serta memiliki kelayakan usaha, baik profitabilitas, keberlanjutan, dan tidak merusak lingkungan.

“Secara umum, desa membutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk mengadvokasi bagaimana ‘berhadapan’ dengan pola baru dari Dana Desa. Di sisi lain, soal kapasitas desa, dirasa masih perlu dukungan dari pihak kampus,” ujar analis fiskal, Itmam Fadhlan, kepada Jogja Daily, hari ini, Sabtu (4/4/2015).

Menurut Itmam, pola kerja sama dengan membantu beberapa desa oleh suatu kampus akan sangat berguna.

“Misal, kampus memilih lima desa di kecamatan tertentu untuk didampingi dalam melaksanakan pembangunan desa,” tutur Ketua Bidang Diklat dan Litbang Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI) DIY tersebut.

Ia menjelaskan, fokus pendampingan bisa pada tataran perencanaan desa saat forum Musrenbang agar penyusunan prioritas program, lebih baik. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat.

“Anggaran pembangunan desa kebanyakan memiliki plot khusus dalam pemberdayaan masyarakat, namun tenaga aparatur desa sangat terbatas, sehingga fasilitasi dan pendampingan dari kampus akan sangat bermanfaat,” terang Itmam.

Penguatan kelembagaan masyarakat, baik RT, RW, Dusun atau Kampung, sambung Itmam, mutlak dikerjakan agar proses pembangunan berjalan efektif.

“Peran kampus dalam mendampingi penguatan kelembagaan RT/RW/Dusun/Kampung akan memastikan semua stakeholder desa bergerak dalam satu langkah bersama, kemudian terjadi sinergitas antara pihak desa yaitu Kepala Desa, aparat, dan Lembaga Musyawarah Desa, dengan RT, RW, Dusun/Kampung,” ucap peneliti di Bappeda Kota Yogyakarta itu.

Kampus, lanjutnya, memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satunya, pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kampus harus memberi kontribusi nyata bagi desa.

“Di sisi lain, kampus juga akan mendapatkan benefit dari pendampingan ini, berupa pengalaman pemecahan masalah nyata yang dihadapi masyarakat, sehingga di masa yang akan datang dapat menjadi pembelajaran di kampus,” kata Itmam.

BUMDesa, Instrumen Pembangunan Desa

Itmam menambahkan, BUMDesa adalah salah satu instrumen pembangunan desa dengan jalan memberdayakan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian. Masyarakat yang berdaya akan meningkatkan kapasitas desa dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga kondusivitas dan kesejahteraan dapat tercapai bersama.

“Aspirasi masyarakat merupakan input sekaligus perekat pembangunan. Permasalahan yang sering kali kompleks akan lebih efektif ditangani ketika mendapat banyak masukan aspirasi masyarakat,” katanya.

Ketika mengetahui aspirasinya didengarkan oleh pengambil keputusan, akan timbul rasa kepemilikan dan kesatuan dari proses pembangunan yang ada di daerahnya. Itmam menilai, masyarakat yang telah menjadi bagian dari pembangunan akan berperan aktif dan turut ambil bagian dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, sehingga tujuan pembangunan akan mudah tercapai.

“Hal lain yang menarik diperhatikan pula adalah peran pemimpin, dalam hal ini kepala desa, yang memiliki visi jelas dalam membawa iklim birokrasi yang baik (good governance) dan peka terhadap permasalahan di masyarakat, sehingga mampu menemukan gagasan-gagasan solusi secara tepat dari permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya,” pungkas Itmam.