Kuliah Umum UGM Bahas Perlunya Pengaturan Kembali Batas Laut Indonesia

BATAS LAUT - Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI, Darmansjah Djumala, saat kuliah umum UGM, Senin (6/4/2015). (Foto: Humas UGM)
BATAS LAUT – Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu RI, Darmansjah Djumala, saat kuliah umum UGM, Senin (6/4/2015). (Foto: Humas UGM)

Sleman, JOGJADAILY ** Pemerintah perlu melakukan pengaturan kembali batas-batas wilayah laut Indonesia, khususnya kawasan perbatasan. Sebab, belakangan, marak kasus pencurian ikan oleh negara lain, di sejumlah kawasan perairan Indonesia.

“Sebagai Negara Maritim, Indonesia harus memastikan koordinat batas laut melalui kesepakatan hukum yang dinegosiasikan dengan negara berbatasan,” ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Darmansjah Djumala, saat kuliah umum ‘Politik Luar Negeri Era Jokowi: Kebijakan dan Strategi’ di Perpustakaan UGM, Senin (6/4/2015).

Dengan langkah tersebut, Djumala berharap, tindakan pencurian ikan beserta kekayaan laut lain oleh kapal asing dapat diminimalisasi. Selain itu, penetapan batas wilayah kelautan yang jelas dan tegas dapat menjaga keutuhan wilayah kesatuan NKRI.

“Makanya (perang terhadap) kegiatan illegal fishing digeber habis-habisan dalam upaya melaksanakan kedaulatan politik dan menjaga keutuhan wilayah,” kata Djumala.

Seperti diketahui, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menenggelamkan sejumlah kapal asing yang terbukti menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memberi efek jera kepada pelaku pencurian.

“Kapal-kapal asing dari Malaysia, Vietnam, dan Filipina yang kemarin mengambil ikan di perairan Indonesia langsung ditembak,” ucapnya.

Menanggapi kesan perlakuan tebang pilih dalam menindak pelaku illegal fishing, seperti kasus Kapal MV Hai Fa yang hanya dikenakan denda sebesar Rp200 juta dan subsider 6 bulan penjara, bukan ditenggelamkan seperti kapal-kapal kecil lainnya, Djumala memperkirakan, tindakan tersebut dilakukan karena mempertimbangkan aspek ekonomi. Rencananya kapal berbobot mati 4.306 gros ton itu akan dilelang.

“Kapal Hai Fa kan besar, jadi proses penindakannya panjang. Mungkin akan dilelang. Tidak seperti kapal-kapal kecil yang langsung dihancurkan. Kalau kapal kayu kecil siapa yang mau beli? Ini kapal besar, pasti banyak yang mau beli,” terang Djumala.

Ia mengungkapkan, Kapal Hai Fa tertangkap saat melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Wanam, Kabupaten Merauke, akhir Desember 2014 silam. Kapal tersebut membawa 800,7 ton ikan beku dan 100,044 ton udang beku serta kedapatan menyimpan 15 ton hiu martil. Dari kasus pencurian tersebut, diperkirakan negara menderita kerugian hingga Rp70 miliar.

Fakultas Maritim UGM

Menyusul program pemerintah untuk mengembalikan jatidiri bangsa sebagai Negara Poros Maritim, UGM berencana membentuk Fakultas Maritim. Rektor UGM Dwikorita mengaku telah melakukan kajian mendalam untuk menentukan arah kurikulum tersebut.

“Bentuk pasti kurikulum masih dalam proses kajian mendalam, apakah berbentuk fakultas, jurusan, atau pusat studi,” tutur Dwikorita, Jumat (5/12/2014).

Dwikorita menjelaskan, bahwa untuk mengembangkan konsep maritim perlu pembahasan tentang banyak hal, seperti kebudayaan, kebijakan, dan infrastruktur kelautan. Melihat kompleksitas tersebut, Dwikorita mengaku adanya peluang terbentuknya Fakultas Maritim, karena pengembangan ilmu dengan format fakultas akan lebih baik dibanding sekadar jurusan.

Sementara itu, Kepala Subdit Kerjasama Internasional UGM, I Made Andi Arsana, mengatakan, UGM memiliki sumberdaya manusia yang cukup untuk mendukung pengembangan keilmuan ini.

“UGM memiliki tenaga ahli bidang Perikanan dan Pelabuhan,” terang Andi.

Senada dengan Andi, Dekan Fakultas Psikologi UGM, Supra Wimbrarti, menambahkan, program studi terkait kemaritiman yang berakses langsung ke laut harus dibuka. Menurutnya, dari 3000 perguruan tinggi, hanya ada 14 PT dan 3 Politeknik yang mempunyai 31 prodi kemaritiman.