Nilai Investasi Triliunan, BPMPT Kulon Progo Dorong Investor Tertib LKPM

MENGGIURKAN - Masterplan Bandara Kulonprogo. Megaproyek bandara menarik banyak investor ke Kulon Progo. (Foto: BPMPT Kulon Progo)
MENGGIURKAN – Masterplan Bandara Kulonprogo. Megaproyek bandara menarik banyak investor ke Kulon Progo. (Foto: BPMPT Kulon Progo)

Wates, JOGJADAILY ** Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), nilai investasi di Kulon Progo tahun 2014 adalah Rp693 miliar lebih dan sampai dengan triwulan I bulan Maret, investasi mencapai Rp361,1 miliar.

“Untuk tahun 2014 ditambah triwulan I 2015 nilai kumulatif investasinya mencapai Rp1,05 triliun. Selain dari LKPM, data realisasi investasi tersebut juga diperoleh dari data SKPD dan data perizinan daerah,” ujar Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kulon Progo, Agung Kurniawan, saat Pembinaan LKPM di Wates, Selasa (28/4/2015).

Ia menjelaskan, LKPM merupakan salah satu sumber data dalam perhitungan realisasi investasi. Oleh karena itu, ketertiban dalam penyampaian LKPM sangat diperlukan. Selain itu, LKPM merupakan salah satu alat pengendalian kegiatan penanaman modal.

“Dengan LKPM ini dapat diketahui perkembangan kegiatan investasi dari sebuah perusahaan serta diketahui kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan investasi tersebut agar dapat dilakukan fasilitasi penyelesaian masalah,” ujar Agung dalam acara yang diikuti pengusaha, investor, serta SKPD terkait itu.

Menurut Agung, tujuan investasi di Kulon Progo adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

“Karena, banyak potensi di Kulon Progo yang sekadar menjadi potensi. Dengan potensi yang dimiliki dan investor diharapkan menjadi potensi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo,” terangnya, seperti dirilis Pemkab Kulon Progo.

Agung berharap kepada para investor dan pengusaha untuk mengirim LKPM secara berkala. LKPM digunakan sebagai sumber data penghitungan realisasi investasi yang bisa digunakan untuk penghitungan PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya.

Forum Pembinaan LKPM diharapkan bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi di Kulon Progo, sekaligus mengkomunikasikan berbagai masalah yang dihadapi, meski BPMPT juga menyediakan forum lain bagi para investor.

Dalam forum tersebut para narasumber memaparkan rencana umum penanaman modal (RUPM), perizinan penanaman modal, dan LKPM.

RUPM berfungsi menyinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kulon Progo melalui penetapan fokus atau prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

Pelaksanaan perizinan penanaman modal dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terkait prosedur pengajuan dan persyaratan permohonan perizinan penanaman modal yang ditujukan bagi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal, pelaku usaha, dan masyarakat umum.

Proaktif SKPD dan Masyarakat

Sejak Januari 2015, BPMPT telah memfasilitasi 10 investor yang terdiri dari perusahaan pengembang kawasan industri, pengusaha SPBU, usaha telekomunikasi, infrastruktur, penerangan jalan umum, restoran, perusahaan air minum internasional, dan power plant (PLTU).

Adanya PLTU dan perusahaan air minum sangat diharapkan, karena salah satu persoalan utama yang dihadapi investor adalah ketersediaan listrik dan air. Dari 10 perusahaan yang difasilitasi tersebut, 3 perusahaan telah dikeluarkan izin prinsipnya. Selain yang difasilitasi BPMPT, sebenarnya banyak perusahaan yang melakukan investasi.

“Jadi, investor yang datang ke Kulon Progo sebenarnya sangat banyak, karena Kulon Progo saat ini sangat menarik bagi investor. Catatan penting dari investasi adalah pelaku usaha ini merupakan salah satu potensi ekonomi di Kabupaten Kulon Progo, dan ke depannya membutuhkan sikap proaktif dari SKPD dan masyarakat serta situasi yang kondusif dalam menyongsong pembangunan ekonomi daerah,” ucap Agung.

Agung berharap agar investasi tahun 2013 maupun 2014 yang telah mengantongi izin prinsip, izin lokasi, dan IMB segera merealisasikan usahanya supaya tidak dicabut izinnya. Karena, jika beberapa tahun tidak digunakan maka termasuk kategori tanah telantar yang dapat dikelola oleh negara.

“Di Kulon Progo minimal ada 3 bidang tanah investasi yang telah mengantongi izin namun tidak segera melakukan kegiatan usaha. Ketiganya sudah diberi surat untuk mengingatkan supaya segera direalisasi usahanya,” pungkasnya.