Perguruan Tinggi, Faktor Penting Program Pengentasan Pengangguran DIY

Deputi Ketenagakerjaan Pandiva Strategics Yogyakarta, Hanif Assabib Rosyid. (Foto: Ardian Pratomo)
Deputi Ketenagakerjaan Pandiva Strategics Yogyakarta, Hanif Assabib Rosyid. (Foto: Ardian Pratomo)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Sejumlah 106 PTS dan 5 PTN di Jogja adalah faktor penting program pengentasan pengangguran DIY. Selain memiliki kualifikasi akademik mumpuni, kampus era sekarang berjejaring pada modal dan kekuasaan. Dua hal signifikan dalam penyelesaian persoalan pengangguran dan kesempatan kerja.

“Jogja Istimewa juga karena lebih dari 100 kampus ada di Jogja. Kampus sebanyak itu tentu punya formula untuk menyelesaikan problem pengangguran DIY. Apabila semua stakeholder bekerja sama dengan bertumpu pada kampus sebagai pionir, perlahan tapi pasti, kesempatan kerja yang ada akan menyerap semua tenaga kerja Jogja,” ujar Deputi Ketenagakerjaan Pandiva Strategics Yogyakarta, Hanif Assabib Rosyid, kepada Jogja Daily, Selasa (7/4/2015).

Ia menjelaskan, belakangan, kampus-kampus di Jogja tengah mengupayakan kembali pengaktifan Program Pemberdayaan Masyarakat. Salah satunya, program KKN yang mengangkat tema kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi pintu masuk pengentasan pengangguran.

“Secara umum, Program Pemberdayaan Masyarakat yang digarap kampus berusaha mengeksplorasi potensi daerah untuk menyejahterakan warga setempat. Pemberdayaan tentu saja bertumpu pada kemampuan kampus dalam mendesain keterserapan tenaga kerja yang ada,” tutur Hanif.

Menurut Hanif, KKN tidak harus dilaksanakan di tempat terpencil. Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan di kota, karena konsentrasi pengangguran juga besar jumlahnya di kota.

“Berurusan dengan pengangguran di kota dan desa jelas berbeda. Apabila di kota, kita dihadapkan pada pengangguran berpendidikan dengan akses informasi memadai. Mereka terkadang memilih tidak bekerja bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi karena pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai standar mereka,” jelasnya.

Penjaringan

Preferensi tersebut, sambung Hanif, dapat diolah menjadi potensi luar biasa, serta berimplikasi positif pada kesempatan kerja lebih besar, bila ada titik temu yang saling menguntungkan. Diperlukan penjaringan preferensi untuk kemudian dinegoisasikan dan berbuah pekerjaan baru.

“Jogja dipenuhi komunitas kreatif. Tiap saat mereka berkarya dan berkreasi. Kadang-kadang, tidak hanya untuk uang. Nah, potensi tersebut sangat menjanjikan bagi pengentasan pengangguran di Jogja, bila di-maintain dengan benar. Kampus sangat mungkin mempertemukan bermacam preferensi ke dalam desain pemberdayaan masyarakat yang inovatif,” ucap Hanif.

Selanjutnya, lanjut Hanif, kreativitas yang didukung kebijakan akan merembet pada peluang pemberdayaan masyarakat desa yang semakin terbuka. Apalagi dengan alokasi dana untuk desa yang kini sangat besar. Pemerintah Desa dapat memaksimalkan dana dengan menggandeng kampus serta memanfaatkan karya kreatif warga kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat, sekira 63 ribu pengangguran ada di Jogja. Jumlah terbesar ada di Kabupaten Sleman 19.406 orang, kemudian Bantul 16.632 orang, Kota Yogyakarta 13.702 orang, Gunungkidul 7.385 orang, dan Kulonprogo 6.764 orang.