Wujudkan Yogyakarta Kota Inklusi, Indikator Inklusivitas Pelayanan Publik Dikoordinasikan

TRANS JOGJA - Halte Trans Jogja, salah satu sampel pelayanan publik bagi difabel. (Foto: UNY)
TRANS JOGJA – Halte Trans Jogja, salah satu sampel pelayanan publik bagi difabel. (Foto: UNY)

Kota Yogyakarta, JOGJADAILY ** Untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Inklusi, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (PPHD) Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) menggelar Workshop Indikator Kota Inklusi, Rabu (22/4/2015) di Hotel Rosalia Indah.

“Workshop ini bermaksud untuk mengkoordinasi penyusunan indikator Kota Inklusi di Yogyakarta. Apa yang kita diskusikan di sini nantinya akan disinergikan dengan teman-teman dari berbagai LSM dan organisasi sosial yang menangani masalah disabilitas,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat.

Hasilnya, menurut Octo, bisa menjadi bahan naskah akademik menyusun Raperda Disabilitas yang sifatnya intruksional sekaligus operasional.

Dirilis Humas Pemkot Yogyakarta, Sekretaris Bappeda Kota Yogyakarta, Setyowati, menjelaskan implementasi indikator-indikator dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintahan.

“Perlu dipikirkan di mana meletakkan indikator Kota Inklusi. Apakah terintegrasi di dokumen perencanaan seperti Renja, RPJMD, atau membuat regulasi baru dalam bentuk Perda atau Perwal ataukah mengkombinasikan keduanya,” terang Setyowati.

Direktur SAPDA, Nurul Saadah, juga menjelaskan enam indikator inklusivitas menurut UNESCO yang meliputi aksesibilitas bangunan dan infrastruktur, lingkungan sosial yang positif, keterjangkauan sarana bagi difabel, ketersediaan, kualitas layanan, serta partisipasi dari warga difabel.

Workshop diikuti berbagai SKPD, Pokja, serta Komite di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Acara diakhiri dengan diskusi kelompok untuk membahas indikator inklusivitas pada sembilan sektor layanan publik, yaitu pendidikan, kesehatan, hukum dan keadilan, ekonomi, ketenagakerjaan, transportasi, informasi, kependudukan, serta perumahan.

Hilangkan Diskriminasi

Dirilis Humas DIY, upaya penghilangan diskriminasi bagi difabel dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi umum, hukum, dan perbankan di DIY memang terus dilakukan, baik melalui kajian, kampanye, sosialisasi, sampai kebijakan.

Beberapa kasus yang dapat dikemukakan adalah jaminan kesehatan bagi para difabel, pelayanan hukum dan perbankan bagi difabel, dan pendaftaran asuransi bagi difabel.

Selain itu, transportasi yang ramah dan bisa diakses difabel, keterwakilan difabel dalam sektor pemerintahan dan swasta, serta problem diskriminasi dunia pendidikan.